TORAJA UTARA, beritalima.com – Keinginan warga Kelurahan Tikala menolak untuk tetap menjadi Kelurahan dipastikan akan terbentur dengan munculnya Perda yang telah diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara.
Jauh harinya, sebelum persoalan ini timbulkan pro kontra ditengah-tengah masyarakat, utamanya masyarakat Kelurahan Tikala, menolak keras berubah status menjadi Lembang/Desa, namun melalui rapat Paripurna belum lama ini, 28 Kelurahan dianggap oleh DPRD tidak layak, wilayah administrasinya sebagai Kelurahan.
Dari 28 Kelurahan tersebut salah satunya masuk Kelurahan Tikala dianggap di layak sebagai Kelurahan, dengan berbagai pertimbangan yang ada.
Hal ini mendapat tanggapan oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, disela-sela memimpin rapat diruang Pola Kantor Bupati, Senin (26/2/2018), menurut tanggapan Bupati, dari 28 Kelurahan setelah mendapat verifikasi dari DPRD bersama dengan Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD) Badan Pemberdayaan Lembang/Desa akhirnya dilebur menjadi Lembang/Desa.
“Syarat untuk menjadi Kelurahan dengan pertimbangan penduduknya harus majemuk/heterogen serta ditunjang fasilitas lengkap, sementara hal yang kami maksud semuanya Kelurahan tersebut belum memenuhi unsur tersebut. Dan warganya sangat sedikit sebagai pelaku usaha serta dominan dengan matapencaharian sebagai petani,” pungkas Kalatiku.
Ini berarti sangat layak untuk menjadi Lembang dibanding Kelurahan, dengan tatanan yang lebih mengutamakan kearifan lokal. Lewat Pemerintahan Lembang/Desa mengembalikan tatanan adat istiadat yang lebih dominan dibanding Kelurahan.
Hal ini juga ditimpali oleh Paulus Tangke, dari Fraksi PDI Perjuangan, kata mereka, persoalan ini pihaknya telah menghadap ke Biro Hukum Provinsi Sul-Sel terhadap kejelasan status 28 Kelurahan dilebur menjadi Lembang/Desa.
“Pada intinya, persoalan ini kembali diserahkan kepada Pemerintah dan DPRD. Namun persoalan ini ketika Perda telah dibentuk oleh Dewan niat warga untuk tetap menjadi Kelurahan semakin tipis harapan itu,” pungkas Paulus. (gs).
