SUMENEP, beritaLima – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar Konsultasi Publik Program Inovasi Kamis (07/02/2019) bertempat di Hotel Utami Sumenep.
Kegiatan yang bertajuk ‘Konsultasi Publik Analisis APBD Fungsi Pendidikan Pro Mutu Pembelajaran di Kabupaten Sumenep” dibuka secara resmi oleh Bupati Sumenep, DR. KH. A. Busyro Karim, MSi.
Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim menjelaskan, Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan inklusi bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat khusus kelas awal.
Program kemitraan itu, kata dia, sudah berjalan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 ini.
“Khusus di Kabupaten Sumenep, fokus programnya adalah literasi,” terangnya.
Karena itu, tegas Bupati Busyro Karim, program inovasi harus disokong dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut sesuai dengan amanah undang-undang bahwa anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen dari postur APBD yang ada.
“Tahun 2019 ini (anggaran pendidikan, red) sebesar Rp 692 milyar atau 28 persen dari APBD,” ungkapnya.
Dari dana tersebut, bupati Busyro Karim menyarankan agar mengalokasikan anggaran fokus untuk mutu pembelajaran, khususnya yang berkaitan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di kelas. Langkahnya dengan melakukan penambahan sub kegiatan dalam kegiatan yang telah ada, realokasi anggaran dan penambahan kegiatan baru yang meningkatan mutu pembelajaran secara langsung.
“Pelatihan guru PAUD dan SD kelas awal melalui KKG di gugus secara berkelanjutan fokus pada peningkatan literasi dan numerasi,” pesan Bupati Busyro Karim.
Sementara Education Policy Manager Program INOVASI, Aos Santosa dalam kesempatan yang sama mengatakan, kondisi pendidikan di Kabupaten Sumenep jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Madura. Komitmen yang tinggi di bidang pendidikan dan dukungan dari semua pihak termasuk kepala daerah menjadi modal pengembangan pendidikan yang lebih baik.
“Kami memberikan rekomendasi agar alokasi anggaran khususnya yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di kelas dapat ditambahkan, khususnya penambahan anggaran yang meningkatkan mutu pembelajaran secara langsung,” kata Aos Santosa.
Kegiatan Konsultasi Publik Hasil Analisis APBD Fungsi Pendidikan Pro Mutu Pembelajaran ini selain Bupati Sumenep juga dihadiri perwakilan Bappeda, Komisi IV DPRD, Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Guru, Asosiasi Kepala Desa, Pengawas Sekolah, dan Rumah Literasi Indonesia.
(An)
