Oleh:
Rudi S Kamri
Pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 20 Oktober 2019 lalu, nama yang saya tunggu-tunggu adalah Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Budi Gunawan, S.H.,M.Si., PhD. Namun sampai akhir Presiden Jokowi menyebut satu persatu nama, Budi Gunawan tidak kunjung disebut. Sebelumnya santer terdengar BG (sebutan populer Budi Gunawan), akan menjabat Menkopolhukam atau Menteri Dalam Negeri. Namun prediksi semua pengamat ternyata meleset.
Jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang disandang BG mulai 9 September 2016 selayaknya perlu penyegaran. Dan pasca Pilpres 2019, peranan BG telihat cukup menonjol. Berkat keuletan BG pertemuan Jokowi – Prabowo di Stasiun MRT Jakarta sukses meredam situasi politik dalam negeri yang sempat memanas pasca Pilpres 2019. Masyarakat luas serta merta memberikan poin positif buat BG waktu itu. Jadi tidak aneh beberapa kalangan memprediksi BG akan mendapat tempat strategis di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa BG juga merupakan “orang dekat” Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.
Performa BG selama tiga tahun memimpin BIN sangat debatable. Ada beberapa pihak menganggap BG kurang berhasil memimpin markas Pejaten (Kantor BIN) ada pihak lain menganggap BG cukup berhasil. Semua pendapat perlu kajian dan perspektif yang mendalam. Yang jelas dalam percaturan politik nasional saat ini peran sosok BG cukup diperhitungkan.
Setelah semua kursi Kabinet Indonesia Maju sudah terisi penuh, kemana selayaknya BG ditempatkan ?
Menurut saya satu-satunya jabatan yang pantas dan layak untuk BG adalah kursi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga yang selama ini dipimpin oleh Profesor Sri Adiningsih ini satu-satunya lembaga strategis di lingkaran terdekat Presiden ini yang belum disentuh Jokowi untuk dirombak. Dan di lembaga ini menurut saya BG layak ditempatkan. Beberapa pengamat politik yang saya hubungi mengamini pendapat saya.
Kapabilitas, rekam jejak dan prestasi BG yang kelahiran, Solo 11 Desember 1959 menurut saya layak dipercaya menduduki jabatan strategis tersebut. BG dan anggota Wantimpres yang lain mempunyai kapasitas yang memadai untuk memberi saran dan pertimbangan strategis kepada Presiden Jokowi. Dengan pertimbangan saat ini Tim Ekonomi Presiden sudah cukup solid dan kuat, Presiden Jokowi perlu orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang keamanan nasional. Dan BG dapat mengambil peran strategis tersebut.
Bagaimana dengan BIN pasca BG ?
Menurut saya sudah saatnya Presiden Jokowi mereformasi secara total platform lembaga intelijen negara. Seperti kita tahu aparat intelijen dalam melakukan tugasnya tidak tunduk kepada hukum pidana dan hukum humaniter, tapi tunduk pada politik negara yang dipimpin oleh Presiden. Dengan pertimbangan ini selayaknya lembaga intelijen negara dikembalikan pada supremasi sipil. Di berberbagai negara demokratis seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan negara-negara lain lembaga intelijen negara selalu dipimpin oleh sipil. Dan yurisprudensi ini juga pernah terjadi di Indonesia, pada era Pemerintahan Soekarno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) juga dipimpin oleh seorang berlatar belakang sipil yaitu Dr. Soebandrio.
Figur sipil di Indonesia saat ini yang mempunyai kapasitas di bidang intelijen cukup banyak. Salah satunya yang paling menonjol dan mumpuni adalah Suhendra Hadikuntono. Rekam jejak Suhendra di bidang intelijen cukup panjang merentang. Kedekatan Suhendra secara personal dengan Wali Nanggroe Aceh dan pimpinan Papua Merdeka merupakan modal kuat dan sangat bisa diharapkan bisa meredam potensi konflik di kedua daerah tersebut. Pada hemat saya apabila kedua daerah tersebut aman terkendali, akan menjadi indikator kuat stabilitas keamanan di Indonesia juga akan berjalan kondusif.
Jadi kembali ke pertanyaan awal dalam tulisan ini, kemana sebaiknya BG ditempatkan setelah dari BIN, saya menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan BG menjadi Ketua Wantimpres. Selain kapabilitas yang memadai, kedekatan BG dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga akan menjadi jembatan emas antara Presiden Jokowi dengan ‘The Ruling Party’ yaitu PDIP. Selanjutnya biarkan Presiden Jokowi menata ulang lembaga intelijen negara sesuai dengan kebutuhan negara saat ini. Dan selayaknya supremasi sipil menjadi pertimbangan strategis Presiden Jokowi untuk menentukan siapa yang layak menjadi Kepala BIN selanjutnya.
Salam SATU Indonesia
26112019
