Kemanunggalan TNI dengan Rakyat merupakan hal penting dalam pembinaan teritorial sebagai wujud kesiapan satuan kewilayahan jajaran TNI di wilayah dalam mengimplementasikan tugas-tugas teritorial TNI, sebagai bagian dari wujud memperkuat pemberdayaan ketahanan wilayah.
Hal tersebut disampaikan Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dihadapan 167 peserta Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI tahun 2018 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018).
Kepada insan teritorial TNI, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menekankan agar selalu meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan sebagai aparat komando kewilayahan untuk dapat membaca dan menilai situasi yang berkembang di daerah. “Antisipasi sejak dini setiap perkembangan situasi di daerah dan lakukan langkah-langkah yang tepat dan terukur agar situasi tidak berkembang ke arah yang tidak terkendali dan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku,” tuturnya.
Menurut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, keterlibatan satuan jajaran komando kewilayahan TNI dapat membantu pemerintah daerah dan Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. “Untuk itu, perlu kesiapan satuan dan kepedulian serta kemampuan para komando disamping komando bawah di wilayah masing-masing dalam mengimplementasikan tugas-tugas teritorial TNI sebagai bagian dari wujud pemberdayaan wilayah pertahanan,” ujarnya.
Disamping itu, para insan teritorial TNI harus mampu menyikapi secara cerdas terhadap perkembangan lingkungan strategis dan mampu menangkal upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial, dan serangan cyber dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan modern. “Prajurit TNI harus mengetahui cara menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan gadget media sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat penggunaan media informasi,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
Lebih lanjut Kasum TNI memaparkan bahwa tantangan dan tujuan tugas kedepan tidak semakin ringan, dimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat terkait dengan konstelasi global kontemporer dan kompleksitas permasalahan menghadirkan berbagai bentuk ancaman yang bersifat asimetris, proxy dan hibrida akan menjadi semakin sulit untuk diprediksi. “Perkembangan lingkungan strategis agar diteruskan kepada Babinsa setingkat di daerah, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara,” katanya.
Disisi lain pengarahannya, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengingatkan bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik, dimana mulai tanggal 27 Juni 2018 akan dilaksanakan Pilkada serentak yang diselenggarakan di 171 Daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Menurutnya, kondisi tersebut secara otomatis akan meningkatkan suhu politik dan tentunya berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan sosial. “Hal demikian jangan sampai terjadi, karena dapat mencederai pesta demokrasi nasional bahkan mengoyak ke-bhinneka-an bangsa Indonesia, serta berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional secara luas” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengingatkan bahwa TNI mengemban amanat sebagai prajurit profesional, alat pertahanan negara dan bersikap tidak melibatkan diri dalam politik praktis, tidak memihak serta tidak memberikan dukungan kepada salah satu konstestan Pilkada. “Bagi TNI, netralitas adalah pertaruhan terhadap tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, karena netralitas TNI sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar lagi,” tegasnya.
Rakorter TNI Tahun 2018 yang mengusung tema “Melalui Rakorter TNI Tahun Anggaran 2018 Kita Pelihara Netralitas Dan Kemanunggalan Dengan Rakyat Untuk Mewujudkan TNI Yang Siap Melaksanakan Tugas Pokok”, bertujuan untuk mengevaluasi program kerja dan anggaran bidang teritorial tahun anggaran 2017, mensosialisasikan program kerja dan kegiatan prioritas TA. 2018 serta mensosialisasikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI bidang teritorial.
