JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini menilai, wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) karena lambatnya pelaksanaan program penanganan wabah pandemi virus Corona (Covid-19) beserta dampak yang ditimbulkannya.
“Kami bisa maklumi kemarahan Presiden sebab Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama. Bahkan sebelumnya. kami dari Fraksi PKS DPR RI sudah menyuarakan hal yang dikeluhkan Presiden Jokowi sebagai bentuk peringatan dini atau ‘early warning’ karena hal yang sama juga dirasakan rakyat,” kata Jazuli.
Misalnya, kata Jazuli dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Senin (29/6) malam, sejak awal Fraksi PKS sudah mengkritisi lambatnya penetapan status kedaruratan Covid-19, distribusi Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bantuan sosial, Kartu Pra Kerja (KPK), kecilnya stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain-lain.
Bahkan, kata legislator dari Dapil II Provinsi Banten tersebut, Fraksi PKS secara khusus sudah meminta dengan tegas agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat.
Meski demikian, kata anggota Komisi I DPR RI tersebut, Fraksi PKS DPR RI tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet di mana Presiden sebagai leadernya. Posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan pada masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.
“Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau Pemerintan hadir seutubnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secar ekonomi terutama rakyat kecil dan sektor UMKM,” terang politisi senior ini.
Kemarahan presiden mudah-mudahan bisa direspon cepat pembantunya di Kabinet dan ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat. “Jadi, tidak boleh berhenti hanya marah-marah. Rakyat tidak perlu tahu dan juga tak mau tahu dengan hal tersebut. Yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan,” demikian Dr H Jazuli Juwaini. (akhir)
