Jakarta, beritalima.com| – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen merawat potensi keanekaragaman hayati (kehati) laut Indonesia sebagai panglima.
Salah satunya menekankan kontribusi program Ekonomi Biru dalam pencapaian target nasional Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) dan target global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF).
“KKP selaku penanggung jawab keanekaragaman hayati (kehati) laut dan pesisir telah berkomitmen melalui implementasi 5 program strategis Ekonomi Biru sampai tahun 2045 untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan,” ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo (17/8).
Kebijakan Ekonomi Biru KKP mendukung target nasional IBSAP dan KMGBF meliputi: Pertama, program prioritas ke-1 Ekonomi Biru, perluasan 30 persen kawasan konservasi pada 2045 mendukung pencapaian target nasional IBSAP dan KMGBF terkait perlindungan ekosistem.
Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota mendukung target nasional IBSAP dan KMGBF tentang pengelolaan pemanfaatan sumberdaya hayati berkelanjutan.
Ketiga, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat berkelanjutan berkontribusi pada capaian target peningkatan kehati dan keberlanjutan dalam pertanian dan budidaya perikanan.
Keempat, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mendukung capaian target nasional IBSAP dan KMGBF terkait peningkatan restorasi dan rehabilitasi ekosistem.
Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut mendukung pengurangan pencemaran pada target IBSAP dan KMGBF.
Victor menguraikan KKP bersama mitra kerja telah menginisiasi pendanaan baru konservasi dan pengelolaan kehati laut melalui Indonesia Coral Bond (sebesar US$10 juta) dan Debt for Nature Swap untuk terumbu karang (sebesar US$35 juta) yang selaras dengan tujuan nasional IBSAP khususnya dalam meningkatkan dukungan sumber daya finansial.
Tak hanya itu, KKP juga memanfaatkan perangkat Ocean Accounting dan Ocean Big Data dalam memantau kinerja pengelolaan dan kualitas keanekaragaman hayati laut dan pesisir di Indonesia.
IBSAP merupakan dokumen visi misi perencanaan dan pengelolaan kehati Indonesia pada 2025-2045 yang telah diluncurkan pada 8 Agustus lalu. Dokumen ini disusun oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai lead institution didukung kementerian/lembaga terkait termasuk KKP.
Jurnalis: Rendy/Abri
