Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membidik pendanaan jumbo dari investor swasta maupun asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini usai anggaran PU 2025 terkena efisiensi Rp 81,38 triliun, dari pagu awal Rp 110,95 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur nasional. Ditargetkan investasi lewat KPBU selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya 2025-2029 bisa mencapai Rp 544,48 triliun.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Dody menilai, skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN, sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta.
“Sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).
Anggaran Dipotong, PU Kejar Swasta Biayai Infrastruktur Rp 544,48 T
Dody mengatakan, target KPBU Rp 544,48 triliun rencananya akan mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Keterlibatan sektor swasta harapannya dapat membuat proyek-proyek tersebut terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.
Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.
Beberapa sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi antara lain pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
“Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujar Dody.
Menurutnya, KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dody optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Sebagai informasi, Kementerian PU membantah bahwa efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan pegawai, termasuk honorer. Adapun pagu anggaran PU 2025 kena potong sebesar Rp 81,38 triliun, dari semula Rp 110,95 triliun, sehingga menjadi hanya Rp 29,57 triliun.
Salah satu proyek infrastruktur yang dikejar adalah proyek pengendali banjir terpadu, yang dikenal dengan nama Jakarta Integrated Tunnel (JIT) senilai Rp 44 Trilyun rupiah, yang akan dikerjakan oleh PT.Antaredja Mulia Jaya (AMJ) yang merupakan bagian dari proyek 6 ruas tol dalam kota dengan status proyek strategis Nasional (PSN).
Komisaris utama PT.AMJ Wibisono mengatakan akan bekerja lebih cepat dalam mewujudkan proyek ini, sehingga proyek ini tidak membebani APBN, dan dibiayai oleh investor swasta.
“Disamping itu, proyek pengendali banjir ini harus segera terwujud agar bisa mengurangi banjir jakarta yang tiap tahun selalu kebanjiran akibat meluapnya sungai Ciliwung dan Pesanggrahan, yang jadi momok banjir dijakarta setiap tahunnya,” pungkasnya
