SURABAYA, beritalima.com | Kabar baik disampaikan dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur terbaru terkait profil kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan rilis pada 15 Juli 2019 kemarin, data BPS Jawa Timur menyatakan bahwa angka kemiskinan Jawa Timur turun signifikan sebesar 0,48 persen.
Per Maret 2019, dari data BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.112,25 ribu jiwa. Atau sebanyak 10,37 persen dari total jumlah penduduk di Jawa Timur.
Jumlah penduduk miskin Jatim tersebut menurun dibandingkan survei BPS terakhir pada September 2018 lalu. Dimana warga miskin Jatim mencapai 4.292,15 ribu jiwa atau jika dipersentase sebanyak 10,85 persen.
Artinya dalam waktu enam bulan saja, ada sebanyak 179,9 ribu jiwa atau sebesar 0,48 persen warga Jawa Timur yang terentaskan dari kemiskinan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa angka penurunan kemiskinan ini sangat signifikan. Bahkan menjadi penurunan kemiskinan tertinggi selama lima tahun terakhir.
“Ternyata penurunan kemiskinan enam bulan terakhir ini sangat signifikan yaitu sebesar 0,48 persen dan ini adalah angka penurunan kemiskinan yang tertinggi selama 5 tahun terkhir,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan sambutan di acara Pembukaan Bimbingan dan Pemantapan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia Tahun 2019 di Hotel Mercure, Jl. Raya Darmo No 68-78, Surabaya, Selasa (16/7) malam.
Masih dari data BPS yang sama, disebutkan, selama enam bulan terakhir angka kemiskinan Jatim di perkotaan dan perdesaan juga mengalami tren penurunan yang cukup signifikan.
Kemiskinan perkotaan turun sebanyak 8,8 ribu jiwa. Survei BPS pada September tahun lalu menyatakan jumlah penduduk miskin perkotaan Jatim mencapai 1.458,09 ribu jiwa. Pada Maret tahun ini, angka itu turun menjadi 1.449,27 ribu jiwa.
Sedangkan untuk kemiskinan pedesaan, jumlah penduduk miskin turun signifikan sebesar 171,11 ribu jiwa per Maret 2019. Padahal enam bulan sebelumnya warga miskin pedesaan Jatim terdata mencapai 2.834,05 ribu jiwa. Yang kemudian terdata menurun menjadi 2.662,98 ribu jiwa per Maret 2019.
“Persentase penduduk miskin di perkotaan Jatim pada September 2018 di angka 6,97 persen, kemudian turun menjadi 6,84 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga turun dari 15,21 persen pada September 2018 menjadi 14,43 persen pada Maret 2019,” jabar Khofifah.
Dikatakan Khofifah, data 4.112,25 ribu jiwa penduduk miskin di Jatim per Maret 2019 terbanyak di 10 kabupaten kota.
Yang tersebar di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupate Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.
“Salah satu yang menjadi fokus PKH plus adalah sepuluh kabupaten yang secara kuantitatif masuk pada daerah yang kemiskinannya terbesar,” tegas Khofifah.
Untuk mengatasi hal itu, Khofifah akan melakukan berbagai usaha yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih signifikan lagi.
Usaha tersebut dengan melakukan konfirmasi semua elemen agar bisa memberikan pendampingan efektif berbasis desa di 10 kabupaten dengan kategori penduduk miskinnya terbanyak. Disamping itu secara simultan dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi.
“Titik-titik itulah yang kita sinergikan,” kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden RI ke 4, KH Abdurrahman Wahid ini.
Selain itu, Gubernur yang juga mantan Menteri Sosial ini mendorong perusahaan-perusahaan di Jatim agar bermitra atau mempunyai desa-desa binaan yang masuk dalam 10 Kabupaten dengan tingkat sosial ekonomi rendah.
“Kami bertemu dengan pelaku usaha di Jawa Timur, kami minta mereka punya desa-desa binaan bermitra dengan berbagai perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata (KKN) dengan titik-titik yang sudah kami petakan,” katanya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menambahkan, bahwa pola cashless atau e-money atau e-wallet yang digunakan dalam penyaluran bantuan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk penyaluran PKH plus saat ini telah dijadikan referensi oleh bank dunia untuk semua negara yang melaksanakan program perlindungan sosial.
“Bu menteri BUMN menyampaikan ternyata pola yang kita lakukan secara cashless ini untuk mendistribusikan bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat, hari ini dipakai referensi Bank Dunia untuk seluruh dunia yang menggunakan social security system mengikuti pola yang dilakukan Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Deputi dan Direktur di Bappenas serta Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2NK) guna mencari tahu indikator penurunan kemiskinan yang signifikan pada 6 bulan terakhir. Sehingga, dapat diketahui formula penurunan angka kemiskinan secara konsisten di Jatim.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Prov. Jatim Dr. Sukesi, Apt. MARS menyampaikan, program ini perwujudan Nawa Bhakti Satya, khusunya pada sisi Jatim Sejahtera. Dan program tersebut baru pertama kali diadakan di Jawa Timur. “Diperlukan adanya penguatan kapasitas bagi pelaksana teknis di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Maksud dari diselenggarakannya Bimbingan dan Pemantapan Pendamping dan Operator PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia Tahun 2019 sebagai upaya untuk memberi penguatan dan pemahaman tentang mekanisme dan pelaksanaan program.
Sedangkan tujuannya, sebut Sukesi adalah menyampaikan informasi mengenai prosedur dan tata laksana serta pendampingan dalam pelaksanaan program PKH Plus. “Tujuannya agar dapat sampai kepada seluruh pelaksana teknis di seluruh kabupaten di Jawa Timur,” terangnya.
Acara Bimtap Pendamping dan Operator PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia Tahun 2019 diikuti 1.082 peserta, koordinator PKH plus 16 orang, operator PKH plus 10 orang, dan pendamping PKH plus sebanyak 1.056 orang. Bimtap ini dilakukan selama dua gelombang, pertama 16-17 juli 2019, dan kedua 18-19 Juli 2019.
“Ini adalah angkatan yang pertama, nanti angkatan yang kedua dimulai pada tanggal 18-19 Juli,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara ini Direktur Bank Jatim Hadi Santoso, dan beberapa Kepala OPD di Lingkungan Sekretariat Pemprov Jatim. (rr)
