Jakarta | beritalima.com – Kenaikan harga pangan Pemerintah Daerah diminta waspadah oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian karena terjadi inflasi nasional sebasar 2,37% pada bulan Juli 2025 dengan inflasi bulan 0,3% berdasarkan year of year (yoy). Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 1,87 persen, namun masih berada dalam kisaran ideal antara 1,5 hingga 3,5 persen.
“Paling rendah 1,5, paling tinggi 3,5 itu yang ideal. Ideal bagi menyenangkan produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, menyenangkan juga konsumen, masyarakat umum,” ujar Menteri saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), pada Senin (11/8/2025).
Rakor teraebut dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada Pemerintah Daerah, dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2025.
Kenaikan inflasi khususnya kokoditas priner, dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,75 persen, dengan andil terbesar sebesar 1,08 persen. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.
“Artinya, kita harus hati-hati, bahwa makanan minuman menyumbang andil kenaikan inflasi [cukup signifikan], dari 1,87 persen ke angka 2,37 persen,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, Kemendagri memiliki desk khusus yang memantau laporan pengendalian inflasi daerah melalui jalur inspektorat. Beberapa daerah telah melaksanakan langkah pengendalian, namun ada pula yang belum mengambil tindakan.
“Kalau belum dilakukan apa-apa ya kita akan turun ke sana,” ujar Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama untuk menilai kemajuan suatu wilayah.
Jurnalis : Dedy Mulyadi
