Jakarta, beritalima.com| – Dalam rapat bersama Komite IV DPD RI dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Kompleks Parlemen (17/11) dikatakan, agar stabilitas keuangan menjadi lebih stabil agar usaha masyarakat menguat.
Rapat ini digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya terkait kebijakan moneter, intermediasi perbankan, serta pengawasan sektor jasa keuangan.
Komite IV DPD RI menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong percepatan penyaluran kredit bagi sektor riil dan UMKM.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menyatakan, “kami mendorong langkah konkret yang memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus meningkat.”
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, memaparkan perekonomian Indonesia tetap solid di tengah tekanan internasional. “Ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen pada triwulan III 2025, stabilitas Rupiah terjaga, dan cadangan devisa tetap kuat,” jelasnya. Perry menuturkan, inflasi berada di level 2,86 persen dan BI akan menjaga stabilitas tersebut melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial.
Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melaporkan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional berada dalam kondisi kuat. Industri perbankan tetap terjaga dengan CAR sebesar 26,15 persen, LCR mencapai 205,94 persen, serta pertumbuhan kredit 7,70 persen (yoy) dengan risiko kredit terkendali. OJK soroti porsi kredit UMKM yang mencapai 18,37 persen dan realisasi penempatan dana pemerintah hingga Rp185,87 triliun.
Novita menekankan akselerasi kredit bagi UMKM dan sektor prioritas harus menjadi fokus utama. “Pertumbuhan kredit masih perlu ditingkatkan, khususnya bagi UMKM, konsumsi, dan sektor-sektor prioritas pemerintah,” harapnya.
Hal lain yang dibahas adalah pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari strategi memperluas akses pembiayaan. “Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan BI-FAST telah membuka peluang besar bagi ekonomi kerakyatan. Kami mendukung percepatan transformasi digital hingga ke daerah,” terang Novita.
Ditemui wartawan, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menjelaskan Rapat Kerja Komite IV, “kami membahas bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan OJK, mulai dari persoalan dana 200 triliun dan uang yang mengendap di pemda dan lain-lain, nah idealnya semua ini dilakukan agar ada uang yang beredar di masyarakat dapat menumbuhkan perekonomian dari UMKM.”
Dan, tambah Nawardi, “dari 200 triliun sudah terealisasi 75% di Bank Mandiri dan BTN. Dalam waktu satu bulan mungkin sudah 100% tetapi ternyata pertumbuhan kredit hanya dari korporasi besar yang naik. Tapi pertumbuhan kredit yang usaha UMKM-nya kecil-kecil konsumsi dan lain-lain itu justru turun.”
Jurnalis: rendy/abri
