Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Ka Bakamla RI) Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. membeberkan peran Bakamla dalam rangka pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pada Round Table Discussion (RTD) Kajian Strategik Jangka Panjang, di Gedung Astagatra Lt. lV Barat, Ruang Kresna, Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).
Dalam paparannya, pucuk pemimpin tertinggi di jajaran Bakamla RI itu mengatakan, pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan konsekwensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Merupakan tanggungjawab atau kewajiban Indonesia untuk mengamankan pelayaran internasional yang telah ditentukan, sekaligus mengandung potensi ancaman keamanan dan kedaulatan.
Seiring dengan dasar hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, lanjutnya, negara pantai memiliki kewajiban untuk mengamankan ALKI, secara garis besar mencakup penentuan alur laut dan rute penerbangan diatasnya, menentukan skema pemisah, tidak boleh menangguhkan lintas dan menjamin keamanan dan keselamatan navigasi.
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan seluruh kewajiban negara pantai ralam rangka mengelola ALKI, sebagaimana telah ditentukan, yaitu di wilayah ALKI I, II, dan III, beserta skema pemisahnya,” katanya.
Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. juga menjelaskan tugas dan fungsi Bakamla RI yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. “Khusus untuk kegiatan patroli di perairan ALKI, Bakamla bersama stakeholder secara rutin telah, sedang, dan akan mengamankan ALKI dalam rangka pengamanan Poros Maritim Dunia,” ujarnya.
Dalam mendukung kewajiban Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan laut di wilayah ALKI, Bakamla telah membangun Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Salah satu fungsinya yaitu memantau trafic pelayaran di wilayah ALKI. “Sehingga pelayaran internasional melalui ALKI dapat dipantau,” imbuh Kepala Bakamla.
Bakamla juga memiliki dua Stasiun Bumi (Ground Station) di Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Bangka Belitung, ini digunakan untuk pemantauan keadaan laut di Indonesia. Selain itu, Bakamla juga telah memiliki jaringan sistem informasi keamanan laut yang terintegrasi, yaitu Bakamla Integrated Information System (BIIS). “Dengan adanya BIIS, dapat dijadikan platform yang memungkinkan Indonesia memiliki Puskodal bersama dan saling terintegrasi dengan stakeholders,” jelas Laksdya TNI Ari Soesedo.
Kajian Strategik Jangka Panjang yang digagas oleh Lemhannas yang bertugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara, serta mempunyai cakrawala pandang yang universal ini ditutup dengan sesi tanggapan dari sejumlah undangan, antara lain: Direktur Komersial PT. Pelni Ir. Harry Boediarto dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Dr. Yusuf Solichin M., Ph.D., M.Si., M.B.A.
