Jakarta | beritalima.com – Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah operasional ada 7.453 dan SPPG dalam proses pengajuan itu adalah 11.754. Siang ini sebetulnya SPPG-nya sudah bertambah menjadi 7.477 dan ini 11.754 tersebar di 38 provinsi, kemudian di 509 Kabupaten, dan di 7.022 Kecamatan. Namun dalam presentasinya dihadapan pimpinan Komisi IX DPR, Kepala BGN menyampaikan kemajuan jumlah target SPPG telah terlampaui.
Demikian hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional RI Prof. Dadan Hindayana pada Rapat Demgar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/9/2025). Hadir pimpinan Komisi IX DPR Putih Sari dari Fraksi Partai Gerindra), Charles Honoris dari Fraksi PDIP, dan M. Yahya Zaini dari Fraksi Partai Golkar. Begitu juga pada RDP tersebut Kepala BGN didampingi seluruh pejabat eselon 1.
“Jadi ada 5 Kabupaten yang sampai sekarang belum ada satupun yang operasional dan juga mengajukan, yaitu di Papua Barat, Kepulauan Pegunungan Arpak, kemudian di Sumba Tengah, kemudian di Papua Barat Daya ada 2 kabupaten yang belum ada yaitu di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, serta di Kaltim di Mahakam Ulu,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional.
Lanjutnya Kepala BGN mengatakan, jumlah SPPG secara keseluruhan yang sudah terdaftar di portal mitra.bgn.go.id di mana seluruhnya ada 29.501 SPPG dan perlu diketahui bahwa keseluruhan pembangunan baik yang sudah operasional maupun yang dalam proses pengajuan dan juga yang akan diverifikasi, itu 100% kontribusi dari masyarakat.
“Jadi masing-masing SPPG biasanya mengeluarkan uang antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang beredar di masyarakat sudah cukup besar sehingga tidak heran kalau ada laporan dari pangkalan penjualan alat rumah tangga. Dan kemudian material itu cukup bergairah di bawah karena 1 rupiah yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional men-trigger 5 rupiah uang masyarakat,” terangnya.
Masih lanjut Kepala BGN, sedang melakukan percepatan terkait dengan verifikasi yang merupakan target program. “Alhamdulillah sampai saat ini kita selalu bisa memenuhi target, seperti bulan Juli awalnya kami menargetkan hanya 1%,1.994 SPPG tapi dengan adanya langkah darurat yang kami lakukan dengan penambahan calon kepala SPPG,” tuturnya.
Alhasil ungkapnya, selama bulan Juli membentuk 2.391 SPPG dengan penerima manfaat sekitar 7 juta orang dan Agustus ditargetkan 7.000 SPPG terbentuk 7.453 SPPG bulan September ini. “Kita ingin menambah 7.000 SPPG. Demikian juga nanti di bulan Oktober dan terakhir kami menginginkan 25.000 SPPG di daerah Agro Reparasi serta 6.000 SPPG di daerah Terpencil sehingga total SEPG yang akan kita bentuk kurang lebih sekitar 31.000,” ucapnya.
Dan ini penting sekali bagi Badan Gizi terang Dadan Hindayana, mengejar jumlah SPPG karena penerimaan atau penyerapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah SPPG yang operasional. Karena setiap satu SPPG operasional maka di bulan itu satu SPPG akan menyerap kurang lebih Rp1 miliar.
“Jadi kalau ada 7.000 SPPG itu artinya akan ada 7 triliun yang terserap di bulan itu. Jadi kalau ada 14 SPPG maka akan ada 14 triliun di bulan bersangkutan akan terserap. Jadi, langkah-langkah itulah yang kami sedang lakukan percepatan-percepatan,” tegas Dadan.
Berdasarkan laporannya, sudah hampir dua bulan ini bekerja dari mulai setengah 9 pagi sampai jam 11 malam untuk melakukan percepatan-percepatan untuk seluruh SPPG atau mitra yang sudah mendaftar di portal mitra.
“Dan kami lakukan hal efisiensi dari segi waktu termasuk kunjungan-kunjungan ke lapangan. Selanjutnya ini adalah tren penyerapan anggaran-anggaran. Selanjutnya ini adalah tren penyerapan anggaran-anggaran yang akan terjadi di tahun 2025,” tandasnya.
Sambung Dadan Hindayana, ketika melihat bulan Agustus yang ditargetkan, Rp9 T terserap, bahkan hari ini sudah bisa menyerap 13,2 triliun, artinya sudah melampaui target.
“Dan di bulan September kami targetkan 19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui. Dan kemudian di Oktober kami prediksi akan 37 triliun kami serap makan bergizi gratisnya di anggaran 2025 itu Rp52 triliun. Maka kami di tahun 2025 ini akan membutuhkan tambahan 24 triliun untuk program makan bergizinya sendiri atau intervensinya,” pungkas Kepala BGN Dadan Hindayana.
Jurnalis : Dedy Mulyadi
