Jakarta beritalima.com| – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin tanggapi aksi Kepala Daerah tingkat 1 (Gubernur) protes kepada Kementerian Keuangan soal efisiensi anggaran, dan mengusulkan sebaiknya jabatan Gubernur tak lagi dipilih secara langsung.
“Oleh karena itu, kami mendorong agar ke depan jabatan Gubernur tidak perlu lagi dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkada. Pilkada langsung cukup dilaksanakan di tingkat Kabupaten/kota sebagai titik berat Otonomi Daerah,” ujar Sultan.
Dengan proses pilkada tidak langsung, lanjutnya, para Gubernur tidak memiliki tanggung jawab politik secara langsung terhadap masyarakat. Gubernur cukup fokus mengawasi serta membina terhadap Bupati/walikota dan bertanggung jawab merealisasikan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Meski demikian, Sultan mengakui protes keberatan diajukan para Gubernur tersebut sangat beralasan akibat tingginya kebutuhan pembangunan dan tuntutan didaerahnya, sebagai konsekuensi janji politik saat proses pemilihan Kepala Daerah.
“Kebijakan efisiensi Dan pemangkasan alokasi TKD (transfer ke daerah) Pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda Otonomi Daerah dan desentralisasi Fiskal. Para Gubernur memiliki hak mempertanyakan dasar kebijakan yang oleh dinilai berpotensi mengganggu kinerja para Gubernur tersebut” papar Sultan (11/10).
Meski demikian, Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu meyakini Pemerintah memiliki alasan kuat dalam pertimbangan pengurangan alokasi TKD. Dan Para Gubernur memiliki cukup alasan untuk menjelaskan kepada masyarakat daerah dan melakukan perencanaan penganggaran secara inovatif.
“Kita patut mengapresiasi para Gubernur telah menunjukan kekompakan dan memiliki tanggung jawab politik untuk menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan. Sebagai Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat daerah, mereka membutuhkan dukungan Fiskal memadai guna membiayai program-program yang dijanjikan dan tentunya pelayanan public di daerah,” tegasnya.
Harus kita akui, ungkap Sultan, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi janji-janji politik yang tidak sedikit terhadap masyarakat. Sehingga Sangat wajar jika kebijakan efisiensi TKD sedikit banyak mengganggu kinerja para Gubernur yang secara politik dapat menggerus tingkat kepercayaan publik kepada para Gubernur.
Jurnalis: rendy/abri
