Bengkulu, beritalima.com | Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi bersama Waka Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Kompol Hendri Syahputra, Plh. Kasdim 0407 Mayor Arh Asep Sepriadin dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti rapat koordinasi (rakor) melalui video converence bersama Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait permasalahan pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid- 19 dalam pilkada serentak tahun 2020. Vidcon ini berlangsung di Balai Kota, Rabu (9/9/2020).
Pada kesempatan ini, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pemaparan dan arahan perihal landasan yuridis dan urgensi tahapan lanjutan Pilkada 2020 yang akan digelar 9 Desember.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian meminta Gubernur, Walikota dan Bupati untuk melakukan penerapan protokol pencegahan Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada di wilayahnya masing-masing.
“Saya minta kepala daerah Untuk menyokong ketercukupan kebutuhan dan realisasi anggaran penyelenggaraan Pilkada di wilayahnya masing-masing. Dan juga penerapan protokol pencegahan Covid-19 dan protokol new normal harus diutamakan agar Pilkada berjalan aman dan lancar. Dan juga kita minta Pemda memastikan langkah-langkah mitigasi keamanan dan ketertiban bersama TNI atau Kepolisian daerah setempat,” ujar Tito.
Sementara itu, Walikota Bengkulu yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bengkulu Riduan mengatakan Pemkot siap mendukung dan menyukseskan Pilkada serentak.
“Ya, untuk mendukung dan menyukseskan serta pengamanan hingga penegakan hukum protokol kesehatan Covid- 19 dalam pilkada serentak tahun 2020, kita akan terus melakukan sosialisasi peraturan walikota (Perwal) nomor 29 tahun 2020 tentang tentang Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Untuk itu, kita minta semua elemen masyrakat untuk mematuhinya dalam semua hal tanpa terkecuali termasuk momen Pilkada nanti,” ujar Riduan.
Tak sampai disitu saja, Riduan juga mengatakan bahwa Pemkot akan bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan Pilkada tersebut.
“Untuk meminimalisir dan mencegah adanya kluster baru di Pilkada nanti. Kita akan berkerjama dengan pihak TNI – Polri unntuk melakukan pengamanan untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid- 19 sesuai dengan Inpres No 6 tahun 2020,” pungkas Riduan. (rl)
