JAKARTA, Beritalima.com– DPD RI bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Program Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Peluncuran program tersebut digelar di Jakarta, Kamis (25/3).
Merujuk Surat Kepala BSSN No: T.01/KA.BSSN/PP.01.07/01/2021 tertanggal 5 Januari perihal Penunjukan Instansi Pemerintah Pusat dalam Program CSIRT tahun ini, DPD RI ditetapkan sebagai salah satu dari 12 Instansi Pemerintah Pusat dalam Program Pembentukan CSIRT sebagai target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Prioritas Nasional 2021.
Secara virtual, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi kerjasama Sekjen DPD dengan BSSN dalam program Launching CSIRT-DPD RI 2021 ini. “Pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan semakin meningkatkan sistem keamanan informasi yang dikelola DPD RI. Keamanan siber diperlukan dalam mengelola data. Melalui peluncuran program CSIRT-DPD RI ini diharapkan memberikan pelayanan yang optimal kepada kegiatan DPD RI,” ucap LaNyalla.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin saat membuka Launching mengungkapkan, tantangan zaman dipengaruhi berbagai faktor domestik, regional dan global, perkembangan teknologi mengubah berbagai hal, salah satunya keamanan sistem informasi.
“Informasi saat ini bisa bebas dan cepat beredar di masyarakat secara real time. Kebebasan informasi membutuhkan norma dan aturan, kalau tidak berdampak buruk. Termasuk situasi politik nasional di setiap tingkatan seperti informasi hoax yang mengancam persatuan dan kesatuan,” ucap senator muda dari Dapil Provinsi Bengkulu itu.
“Hoax menjadi momok pemecah belah persatuan. Untuk itu, kita harus menjadikan kebhinekaan sebagai perekat. Demi menciptakan kebenaran di ruang digital, perlu regulasi aplikatif dan sistem yang kuat. Atas nama Pimpinan DPD, saya mengucapkan selamat atas peluncuran DPD RI-CSIRT ini,” lanjut Sultan.
Wakil Kepala BSSN RI, Dharma Pongrekun mendukung dan apresiasi tim DPD RI-CSIRT. Kemajuan teknologi informasi keamanan siber menjadi isu strategis. Malah di depan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2020 Presiden Joko Widodo menyampaikan, Indonesia harus siaga menghadapi ancaman siber dan penyalahgunaan data dalam teknologi informasi. Sepanjang 2020 BSSN menemukan lebih dari 109 juta serangan siber bersifat teknis dan sosial.
“Saat ini bisa dikatakan data lebih berharga daripada minyak. Kita harus tanggap terhadap perang siber karena dapat mempengaruhi dalam peperangan informasi. Revolusi industri 4.0 menghadirkan infrastruktur fisik dan nonfisik atau ruang siber. Potensi ancaman nyata baik teknis dan sosial, CSIRT ini diharapkan mendukung tercipta tata kelola pemerintah yang bersih transparan, efisien dan akuntabel,” jelas dia.
Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi DPD RI, Sri Sundari melaporkan, DPD RI berkategori baik dalam menangani keamanan siber. Sepanjang 2020 lebih dari 74.526 serangan siber yang dideteksi server DPD RI. BSSN melakukan penilaian terhadap penanganan insiden keamanan siber Security Drill Test II terhadap Sekretariat Jenderal DPD RI dan masuk kategori baik dan meraih posisi ke-3.
“BSSN RI memberikan penilaian bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI termasuk dalam kategori baik antara lain kesiapan kebijakan dan prosedur dalam menghadapi insiden keamanan siber,” jelas Sri Sundari.
Turut hadir Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Ketua BULD DPD RI Marthin Billa, Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno, Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Sefty Ramsiati, dan Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph Puguh Eko Setiawan. (akhir)
