Brasil | beritalima.com – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menguatkan posisi Insonesia dalam diplomasi hijau dan sebagai pusat kolaborasi aksi iklim global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan.
Penguatan tersebut dituangkan usai penandatangan MoU antara KLH/BPLH dan Department for Energy Security & Net Zero (DESNZ) Inggris menjadi tonggak penting penguatan diplomasi hijau Indonesia di panggung global. MoU digelar di Belem, Brazil (7/11/2025).
“Solusi berbasis alam dan teknologi harus berjalan beriringan untuk menurunkan emisi secara signifikan,” ucapnya.
Menurutnya menjadi komitmen kedua negara untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, berkeadilan, dan berketahanan iklim.
“Kolaborasi ini akan mempercepat transisi menuju nol emisi bersih dan memperkuat integritas aksi iklim global,” ujar Ed Miliband, Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris.
Ditegaskan Ed Miliband, kepercayaan Inggris terhadap peran kepemimpinan Indonesia di bidang lingkungan dan tata kelola karbon.
“Kami bangga bermitra dengan Indonesia—negara dengan komitmen kuat terhadap pembangunan rendah karbon dan perlindungan hutan tropis,” ujarnya.diterima beritalima.com, pada Sabtu (8/11/2025).
Menteri pun menekankan, kemitraan ini tidak bersifat simbolis, melainkan akan segera diimplementasikan melalui pertukaran pengetahuan, proyek bersama, dan pelatihan teknis lintas lembaga dan daerah. Kerjasama ini mencakup penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah karbon di berbagai level pemerintahan.
“Kedua negara juga sepakat membentuk Joint Steering Committee (JSC) untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program berjalan efektif dan berkelanjutan,” terangnya.
Melalui JSC, KLH/BPLH akan berperan aktif mendorong sinergi antar kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah, serta memperluas kerja sama teknologi rendah emisi dan investasi hijau yang selaras dengan Paris Agreement dan Agenda 2030 Sustainable Development Goals.
Dalam catatan bilateral, Inggris menyatakan ketertarikan besar terhadap kerja sama mitigasi di sektor energi, Forestry and Other Land Use (FOLU), serta tata kelola karbon yang mendukung rantai pasok global berkelanjutan.
Sebaliknya, Indonesia menegaskan fokus pada pengembangan Undang-Undang Perubahan Iklim, penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembangan biodiversity credits, serta fasilitasi pertemuan seller–buyer karbon untuk memperluas akses perdagangan karbon internasional yang kredibel.
“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Ini bukan hanya diplomasi, tetapi langkah konkret menuju masa depan yang rendah emisi dan berkeadilan,” tegas Menteri Hanif.
Penandatanganan MoU ini juga bertepatan dengan pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil, di mana Indonesia menegaskan peran strategisnya sebagai pemimpin aksi iklim global. Dalam forum tersebut, Menteri Hanif mengumumkan bahwa Indonesia menargetkan transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri, dengan nilai ekonomi potensial mencapai Rp15 triliun.
“Angka ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mendukung mitigasi nasional yang berkeadilan. Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi—ini saatnya implementasi nyata,” tegas Menteri Hanif di sela-sela konferensi.
Kerja sama ini juga memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi kerangka hukum utama bagi pengembangan pasar karbon nasional. Melalui kolaborasi bilateral dengan Inggris, KLH/BPLH berupaya memperkuat integritas sistem perdagangan karbon, menarik investasi hijau, serta mempercepat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
“Kita akan terus membangun kepercayaan global melalui mekanisme yang transparan, berkeadilan, dan berbasis hasil nyata. Indonesia ingin menjadi pusat solusi dunia, bukan sekadar bagian dari percakapan global,” tandas Menteri Hanif.
Selain penguatan regulasi dan pasar karbon, kerja sama Indonesia–Inggris ini membuka peluang inovasi dalam pembiayaan hijau, restorasi hutan, dan pengembangan proyek berbasis alam (nature-based solutions). Program-program tersebut akan memperkuat ketahanan iklim nasional dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa diplomasi hijau Indonesia bukan sekadar retorika, tetapi strategi pembangunan jangka panjang yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Kita tidak bisa menunda masa depan. Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” pungkas Hanif Faisol Nurofiq.
Jurnalis : Dedy Mulyadi
