JAKARTA, beritalima.com – Polemik dan prediksi angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia kerap terjadi setiap kali membahas APBN. Namun, yang perlu dipahami publik bahwa kesejahteran dan keadilan social jauh lebih penting daripada mengejar angka pertumbuhan.
Ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, mensejahterakan rakyat adalah tugas konstitusional yang harus dilakukan, bukan membanggakan angka pertumbuhan yang kini di kisaran 5 persen.
“Pertanyaannya, apakah ekonomi yang dibangga-banggakan itu sudah mampu membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan,” tegasnya, Kamis (4/5/2017) di Kompleks Parlemen, Senaan, Jakarta.
Demikian politisi muda Gerindra ini mengungkapkan data aktual pada 2015, ekonomi nasional hanya tumbuh 4,79 persen. Di 2016 menjadi 5 persen dan kini 2017 diprediksi 5,2 persen. Namun, gerak pertumbuhan itu kurang berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa. Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kian meningkat dan menganga. Fakta di tahun 1986, angka pengangguran hanya 2,7 persen. sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat menjadi 5,61 persen pada tahun 2016 atau naik hampir 3 persen.
Menurut Heri, pertumbuhan yang ada selama ini belum memberi perbaikan yang signifikan atas masalah pengangguran. Sementara persoalan kemiskinan periode sebelum Jokowi, tingkat kedalaman kemiskinan ada pada angka 1,75 (tahun 2014). Namun, pada tahun 2015 memburuk menjadi 1,97 pada 2015 dan 1,94 pada 2016. Kedalaman kemiskinan di desa jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Apalagi, kemiskinan di luar Jawa melebihi kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen.
Melihat fakta ini, kata Heri, apa yang bisa dibanggakan dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Sementara bicara ketimpangan, bila dibandingkan sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan. Sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka ketimpangan hingga mencapai 0,35. Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi belum mampu melepaskan rakyat dari ketimpangan.
“Ini terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,39 sampai dengan 0,40. Artinya, pembangunan hingga saat ini, pembangunan yang belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan,” tandas politisi dari dapil Jabar IV itu.
Lanjut Heri, pemerintah harus realistis mematok pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di sisi lain menurutnya, harus jujur mengakui bahwa sejak krisis 1998 ini belum ada capaian ekonomi yang berkualitas dan sesuai dengan tugas konstitusional yang diemban.
“Pemerintah pusat harus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah harus terbangun dengan baik. Masih banyak daerah-daerah yang belum mengadopsi langkah-langkah debirokratisasi di pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut ditambahkan Heri, Ia justru mengimbau untuk menghentikan polemik yang tak konstruktif dan fakus membangun kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. dedy mulyadi
