Kesenjangan Pertumbuhan Pariwisata Di Labuan Bajo Jadi Perhatian Khusus

  • Whatsapp
Frans Teguh Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF

Jakarta, beritalima.com| – Pertumbuhan industri pariwisata di detinasi pariwisata super prioritas (DPSP) kian cepat di satu sisi. Namun di sisi lain, perlu perhatian khusus bagi  kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) setempat agar tak terjadi kesenjangan.

Berbagai event inasional dan internasional banyak digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini yang menjadi perhatian penting Badan Pelaksana Otoritas labuan Bajo Flores (BPOLBF).

Baru-baru ini (10/7) beritalima.com berkesempatan wawancara tertulis dengan Dr Fransiskus Xaverius Teguh, MA, CHE, selaku Pelaksa Tugas Direktur Utama BPOLBF. Frans – sapaan akrabnya – yang kelahiran Ende, NTT (1966), juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut petikan wawancaranya dengan Frans Teguh (FT).

Beritalima (BL). Apa target kegiatan utama Labuan Bajo sebagai DPSP pada 2024 ini dan kedepannya?

FT. Dalam Perpres Nomor 32/2018, BPOLBF mendapat dua mandat tugas dan fungsi pengembangan pariwisata yaitu Fungsi Koordinatif di 10 Kabupaten dan 2 Kecamatan di Kabupaten Bima serta Fungsi Otoritatif yaitu di Kawasan Parapuar seluas 400 hektar saat ini sudah mendapat HPL pada lahan seluas 129, 6 Hektar.

Target kegiatan utama di wilayah Koordinatif Labuan Bajo Flores akan dilaksanakan beberapa event seperti Orkestrasi Tata Kelola Pariwisata Labuan Bajo, Investasi Hijau dan Energi Terbarukan, Green Action: Penanaman pohon, Konversi pohon atas pohon-pohon yang ditebang di dalam kawasan Parapuar, Promosi Terpadu Kerjasama dengan Industri, Analisis Pasar, Mendorong penyelenggaraan event internasional, Pengembangan SDM, Gastronomi dan Kuliner: Experiences Makanan dan Minuman, Pengembangan Destinasi Baru seperti Mangrove, Bird Watching, Pasar Barter, Eksplorasi Gua, wisata religi, dan lain-lain.

Disamping itu, mengedepankan strategi sebaran pertumbuhan pariwisata ke Pulau Flores, Lembata, Alor dan NTT. Lalu, bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Universitas Gajah Mada (UGM), kita mengkaji daya dukung Taman Nasional Komodo. Berupaya menata pengelolan sampah baik di darat maupun laut, akses Air Bersih, pariwisata Bahari, penguatan rantai pasok program sahabat parekraf (binaan dan CSR), pemberdayaan  desa wisata, komunitas kreatif serta pengaturan manajemen pengunjung, pengemasan, dan interpretasi.

Target kegiatan utama di wilayah Otoritatif adalah aktivasi event di Parapuar melaui kegiatan bersama komunitas (KONTRAS), Weekend at Parapuar, dan Event Picnic Over the Hill of Parapuar pada 15 Juni 2024. Berbagai event ini dimaksudkan untuk semakin mengenalkan Parapuar kepada publik.

BPOLBF telah mendorong investasi baru. Seperti sejak Januari 2024, sudah ada dua investor tertarik untuk berinvestasi di Parapuar, yaitu Eiger Indonesia (1,2 juta USD) dan Dusit Internasional (15 Juta USD). Per 5 Juni 2024 MoU bersama Eiger juga telah ditindaklanjut dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan target Ground Breaking pada Agustus mendatang.

Penataan Natas Parapuar (salah satu titik Lokasi di Parapuar), Revisi Master Plan, RTBL Parapuar dan 8 site plan prioritas, Pengelolaan BLU, Penguatan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan: Kampung Kaper, Gorontalo, Wae Kelambu.

BL. Apa kendala utama dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo saat ini?

FT. Kesenjangan antara pertumbuhan pariwisata yang pesat dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, baik infrastruktur fisik maupun non fisik seperti SDM. Lonjakan jumlah wisatawan meningkatkan tekanan sumber daya alam dan infrastruktur lokal seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan limbah.

Tantangan keberlanjutan karena peningkatan aktivitas pariwisata dapat berdampak pada lingkungan alam dan budaya lokal jika tidak dikelola dengan baik. Koordinasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi penting untuk mengatasi masalah regulasi, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan yang berkelanjutan ini.

BL. Terkait mahalnya harga tiket pesawat, apa yang diupayakan pihak BPOLBF mensiasatinya?

FT. Kemenparekraf telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perhubungan terkait mahalnya tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Hasilnya, akan ada penambahan jumlah pesawat secara bertahap sehingga  meningkatkan ketersediaan kursi pesawat dan bisa membuat harga tiket lebih terjangkau.

Sejauh ini harga tiket pesawat dari beberapa bandara kedatangan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali sudah bisa dikatakan tidak terlalu mahal pada waktu tertentu. Paling rendah bisa menyentuh angka 800 ribuan untuk penerbangan seperti dari Jakarta ke Labuan Bajo terutama dengan bertambahnya jumlah maskapai yang membuka rute penerbangannya ke Labuan Bajo.

Terkait harga tiket penerbangan ke Labuan Bajo memang butuh tips and trick agar bisa mendapatkan penawaran murah di waktu-waktu tertentu sehingga bisa merencanakan liburan seperti dengan membeli tiket jauh-jauh hari atau terus mengupdate harga tiket pada aplikasi karena harga bisa saja berubah sewaktu-waktu.

BL. Trend pariwisata dunia kini adalah ramah lingkungan. Apakah akan ada pembatasan kunjungan wisatawan (nusantara maupun mancanegara) guna menjaga kelesatarian habitat dan ekosistem Komodo serta biodata bawah laut?

FT. Kami bekerja sama dengan BTNK dan UGM, kembali mengkaji daya dukung TNK dan dari BTNK sendiri akan melaucnhing aplikasi terpadu sebagai upaya konservasi. Ke depannya dapat menjadi sarana untuk mengontrol daya dukung dan daya tampung di Kawasan TNK. Melalui kanal-kanal media sosial dengan konten edukasi sehingga para pengungjung dapat menjaga perilakunya saat berkunjung ka area Cagar Biosfer Komodo yang masuk dalam World Heritage Sites oleh UNESCO.

BL. Mengapa Wisata Cruise dari wisman kurang digalakkan untuk berkunjung ke Labuan Bajo, adakah kendala dalam regulasi?

FT. Regulasi untuk wisata cruise di Labuan Bajo pada dasarnya sama dengan Regulasi di Indonesia umumnya yang dikelola oleh beberapa badan/instansi pemerintah. Beberapa regulasi umum tersebut seperti: izin masuk, pajak dan bea Masuk, perlindungan lingkungan, perlindungan budaya, kesehatan dan keamanan, serta pajak dan kontribusi keuangan. Saat ini, semua berjalan sesuai regulasi tentu tidak ada kendala regulasi.

Poin penting lainnya adalah pada bagian perlindungan lingkungan, mengingat salah satu destinasi unggulan di Labuan Bajo adalah TNK sebagai area konservasi, sehingga harapannya, Kapal Cruise ini tidak langsung bersandar di TNK tetapi di Pelabuhan Marina Labuan Bajo untuk mencegah kerusakan lingkungan di perairan TNK dan memberikan efek domino ekonomi bagi masyarakat Labuan Bajo.

Jurnalis: Abriyanto

 

 

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait