JAKARTA, Beritalima.com– Kesultanan Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memanfaatkan kehadiran Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk menitipkan sejumlah aspirasi.
LaNyalla pun mendapat kehormatan dari Pemangku Kesultanan Bulungan, Datuk Abdul Hamid di keraton yang berada di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Rabu (26/5).
“Kita memberikan kehormatan terhadap Bapak Ketua DPD RI yang sudah berkenan datang ke tempat kami yang kecil dan panas. Kami bersyukur dan terhormat mendapat kunjungan dari salah satu pimpinan lembaga tertinggi di Indonesia,” jelas Datuk Hamid.
LaNyalla yang hadir bersama Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Prof Dr Sylviana Murni (Ketua Komite III DPD), Senator Jialyka Maharani (Sumsel), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Martin Billa, Hasan Basri, Fernando Sinaga (Kaltara) diajak berkeliling ke museum Kesultanan Bulungan.
Datuk Hamid mengisahkan mengenai barang-barang peninggalan sejarah yang masih tersisa dari Kesultanan Bulungan. Untuk diketahui, Kesultanan Bulungan sempat dijarah hingga istananya dibakar di era perjuangan Kemerdekaan Indonesia.
“Ada tiga istana rata dengan tanah, termasuk hartanya hilang. Ini dibangun diam-diam. Saya dipanggil dan saya jaga di sini sampai sekarang. Ini ada juga gambar-gambar milik kita yang diambil dari Belanda,” kisah dia.
Dalam kesempatan itu, Datuk Hamid membacakan surat berisi harapan Kesultanan Bulungan. Dia berharap DPD RI dapat memfasilitasi aspirasi mereka kepada pemerintah, baik di daerah maupun pusat.
Harapan pertama adalah perbaikan struktur organisasi hingga pengakuan rigid pemerintah. Datuk Hamid meminta diberikan payung hukum agar Kesultanan Bulungan lebih terlindungi dan bisa lebih leluasa dalam berkiprah pada Kerajaan Nusantara. “Kami berharap ada dana khusus dari pusat yang langsung didistribusikan kepada keraton karena bantuan dari Pemda tidak merata.”
DPD RI pun diharapkan dapat mendorong Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan menjadikan Kesultanan Bulungan sebagai partner, salah satunya melibatkan pihak Kesultanan sebagai bagian dari Forkopimda.
“Pemerintah harus tegas menindak para raja atau sultan yang tidak benar atau abal-abal yang banyak bermunculan hanya untuk keperluan pribadi dan golongan mereka,” pinta Datuk Hamid.
Surat aspirasi Kesultanan Bulungan diterima LaNyalla untuk diteruskan kepada pihak pemerintah. “Saya berterima kasih atas sambutan hangat dari Kesultanan Bulungan. Surat dari Kesultanan Bulungan akan kami bawa dan suarakan kepada pihak pemerintah. Saya meminta senator dari Dapil Kaltara untuk mengawal aspirasi Kesultanan Bulungan,” tutur LaNyalla.
Dikatakan, selalu siap menampung aspirasi daerah. LaNyalla memastikan akan membawa permasalahan daerah hingga ke pusat bersama para senator yang lain.
“Karena menang harapan saya, Kunker ke Kesultanan Bulungan dapat memperoleh berbagai informasi dan masukan langsung dari Daerah dalam rangka penguatan peran Kerajaan Nusantara sekaligus mempertegas peran DPD RI sebagai wakil daerah yang punya tugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional,” papar dia.
Bupati Bulungan, Syarwani yang diwakilkan Sekda Pemkab Bulungan, M Syafril, menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan DPD RI. Karena itu, Pemkab Bulungan berharap agar kehadiran para senator bisa menjembatani Pemda dengan Pusat, khususnya terkait ekspresi daerah.
“Semoga DPD RI bisa memastikan permasalahan apa saja yang ada di daerah, termasuk membantu aspirasi dari Kesultanan Bulungan di mana Kesultanan Bulungan merupakan kekayaan tradisi di Indonesia,” kata dia.
Saat perjalanan menuju Kabupaten Bulungan, LaNyalla bersama rombongan DPD RI menyempatkan untuk singgah dan berdoa di makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi di Desa Salim Batu, Tanjung Palas Tengah.
“Beliau merupakan penyebar agama Islam di daerah pesisir Kaltara. Melakukan syiar Islam selama masa hidupnya. Beliau diperkirakan wafat 1832 Masehi. Banyak juga tokoh yang datang berziarah ke sini termasuk Ustaz Abdul Somad,” jelas tetua Desa Salim Batu, DT Amir Tajuddin.
Pria yang juga Ketua MUI Tanjung Palas Tengah itu berharap Pemda lebih memperhatikan keberadaan makam keramat di Salim Batu. Setidaknya ada 4 makam tokoh besar daerah setempat yang berada di desa itu.
“Karena ini situs bersejarah, supaya diperhatikan pembangunan. Masyarakat bisa saja, tapi kan nggak seberapa. Kami mohon uluran tangannya. Terutama akses jalan karena banyak yang datang ke sini termasuk dari masyarakat negara tetangga,” tutup dia. (akhir)
