JAKARTA, Beritalima.com– Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik (parpol) di setiap tingkatan merupakan salah satu pintu masuk yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.
Demikian salah satu rekomendasi hasil diskusi Kepengurusan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang digelar dalam acara Gathering bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Perempuan Partai Golkar di DPD Partai Golkar, Jakarta akhir pekan kemarin.
Diskusi tersebut tidak hanya dihadiri para kader perempuan Partai Golkar, juga Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Lodewijk F Paulus (Sekjen), Agus Gumiwang yang juga Menteri Sosial serta anggota Fraksi Partai Golkar dan beberapa pimpinan teras partai politik lainnya.
Pada kesempatan itu, Hetifah yang juga pimpinan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh kader partai Partai Golkar dalam Pemilu serentak lalu. Pada kesempatan itu, Bendahara Umum KPPG, Lindsey Afsari Putri membacakan rekomendasi hasil diskusi KPPG.
Dikatakan, Perempuan Partai Golkar meyakini partai berlambang Pohon Beringin ini di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto memiliki kebijakan penempatan kader perempuan pada kepengurusan partai minimal 30 persen dan menempatkannya pada posisi yang strategis bagi proses pengambilan kebijakan partai. Menurut KPPG, Fraksi Partai Golkar baik DPR RI maupun DPRD harus mendorong kebijakan pro- perempuan.
Selain itu, perempuan harus dilihat bukan saja sebagai tiang keluarga, tapi juga penggerak dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, masih banyak tantangan dan kendala perempuan memaksimalkan kemampuannya karena kebijakan negara belum maksimal pro perempuan.
Karena itu, KPPG mendorong Partai Golkar di bawah kepemimpian Airlangga melalui Fraksi Partai Golkar di setiap tingkatannya dapat memperjuangkan kebijakan pro perempuan sebagai wujud nyata keberpihakan partai dalam pemberdayaan perempuan Indonesia.
Dalam diskusi itu, Perempuan Partai Golkar menyepakati perlunya mengkaji ulang sistem Pemilu agar aktivis perempuan partai mendapat kesempatan lebih besar untuk memenangkan kontestasi politik dan berkiprah di parlemen.
Untuk itu, KPPG merekomendasikan perlunya di kaji ulang sistem pemilu serentak dan mempertimbangkan sistem pemilu campuran. Dengan pemilu sistem campuran ini, keterwakilan perempuan di parlemen bisa dilindungi karena parpol dapat menyimpan kursi (reserved seat) untuk caleg aktivis perempuan partai yang potensial. Banyak negara sudah menggunakan sistem campuran ini, salah satunya adalah Jerman.
Kemenangan Partai Golkar dalam merebut kursi di dapil dan akhirnya memenangkan 85 kursi, tak bisa lepas dari peran caleg terkait, termasuk caleg perempuan. Jerih payah perempuan dalam kontestasi politik patut dihargai dan diapresiasi oleh partai dengan membuka kesempatan kader perempuan yang mumpuni dan sudah menunjukkan pengabdiannya bagi partai namun belum berhasil dalam pemilu legislatif lalu, untuk mendapatkan penugasan selanjutnya.
KPPG juga mendorong dibukanya kesempatan kader aktivis perempuan Partai Golkar untuk penempatan di posisi dan jabatan publik lain sesuai dengan potensinya”, demikian Lindsey membacakan rekomendasi KPPG.
Menanggapi rekomendasi KPPG, Airlangga menyatakan akan menyanggupi hal itu. “Alhamdulillah permintaan ini cuma empat. Jadi, masih bisa terakomodasi. Tadinya pengurus DPP deg-degan. Ternyata permintaannya hanya empat,” ujar Airlangga. (akhir)
