Jakarta, beritalima.com|- Di peta dunia, Selat Hormuz hanyalah sebuah celah sempit sepanjang 21 mil yang memisahkan Teluk Persia dari Teluk Oman. Namun, bagi industri penerbangan dan pariwisata global, celah ini adalah “urat leher” peradaban modern. Ketika ketegangan antara poros AS-Israel melawan Iran mencapai puncaknya bulan ini, dan pintu gerbang energi ini resmi terkunci, dunia tidak hanya menahan napas—dunia berhenti terbang.
Bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan yang mengandalkan konektivitas udara sebagai napas ekonominya, penutupan Selat Hormuz bukan sekadar berita luar negeri. Ini adalah guncangan seismik yang meruntuhkan meja-meja reservasi di Danau Toba, Mandalika, Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat dan destionasi favorit lainnya.
Secara matematis, sekitar 20% hingga 30% pasokan minyak mentah dunia melewati Selat Hormuz setiap harinya. Ketika jalur ini tertutup akibat konflik, hukum penawaran dan permintaan bekerja dengan kejam. Harga minyak mentah dunia melesat menembus angka yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, menyeret harga bahan bakar jet (Avtur) ke level yang mencekik.
Bagi maskapai penerbangan, Avtur biasanya menyumbang sekitar 30% dari total biaya operasional. Namun, di tengah krisis April 2026 ini, proporsi tersebut melonjak hingga lebih dari *60%*. Pesawat bukan lagi sekadar alat transportasi; mereka menjelma menjadi mesin pembakar uang.
Dampaknya, banyak maskapai penerbangan mulai menghitung ulang biaya kursi dalam pesawatnya yang disediakan. Biaya tambahan bahan bakar yang diterapkan bisa mencapai dua kali lipat harga tiket dasar.
Lalu, ada pula rencana untuk melakukan perubahan jadwal atau rute penerbangan (rerouting), sebagai dampak dari ruang udara Timur Tengah menjadi zona berbahaya. Jadi, misalnya, penerbangan dari Eropa menuju Asia Tenggara atau sebaliknya, harus berputar melalui rute lebih jauh, menambah durasi terbang hingga 3–5 jam. Berarti konsumsi bahan bakarnya lebih boros.
Hanya dalam hitungan minggu sejak penutupan selat, harga tiket pesawat internasional menuju Indonesia naik secara eksponensial. Tiket kelas ekonomi dari London atau Amsterdam menuju Jakarta yang biasanya berkisar di angka belasan juta rupiah, kini menyentuh angka 40 hingga 50 juta rupiah.
Penerbangan bukan lagi hak kelas menengah; ia kembali menjadi kemewahan eksklusif bagi segelintir elit atau mereka yang melakukan perjalanan darurat. Narasi “penerbangan murah” yang selama dekade terakhir mendemokrasikan pariwisata dunia, kini resmi terkubur di bawah bayang-bayang kapal perang di Teluk Persia.
Dampak yang paling menyakitkan terasa di pusat-pusat pariwisata kita. Indonesia, yang baru saja merayakan pemulihan pasca-pandemi, kini menghadapi jenis “lockdown” yang berbeda: “Lockdown Finansial.
Gugurnya Wisatawan Jarak Jauh. Wisatawan dari Eropa dan Amerika Utara, yang merupakan big spenders dengan masa tinggal lama, menghilang dari daftar manifes penerbangan internasional. Biaya tiket yang tidak masuk akal membuat mereka memilih untuk berlibur di dekat rumah (staycation) atau menunda liburan hingga waktu yang tidak ditentukan.
Bali yang Muram. Di jalanan Seminyak atau Canggu, kerumunan turis mancanegara menyusut drastis. Hotel-hotel mulai melaporkan pembatalan massal. Pariwisata bukan hanya soal keindahan alam, tapi soal keterjangkauan akses. Tanpa Avtur yang stabil, keindahan Bali pun terasa terlalu mahal untuk dijangkau.
Terpukulnya UMKM. Dari pengrajin cinderamata di Samosir hingga pemandu wisata di Mandalika misalnya, semua merasakan dampaknya. Ketika tiket pesawat mahal, jumlah kunjungan turun; ketika kunjungan turun, ekonomi akar rumput pun layu.
Menteri Pariwisata dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR awal April kemarin bahkan mengatakan, 770 penerbanagan dari Timur Tengah dibatalkan, potensi dibatalkan kedatangan wisatawan mancanegara antara 1,44-1,68 juta kunjungan dan devisa yang batal masuk sekitar 48-56 trilyun rupiah.
Gejolak pada April 2026 ini mengajarkan satu hal pahit: betapa rapuhnya kebanggaan pariwisata kita yang terlalu bergantung pada energi fosil dan rute global yang rawan konflik. Saat Selat Hormuz tersumbat, kita tersadar, kedaulatan pariwisata Tanah Air sebenarnya “disandera” oleh stabilitas di belahan bumi lain.
Pemerintah Indonesia kini didorong untuk memperkuat “Pariwisata Domestik” atau Pariwisata Nusantara sebagai bantalan terakhir. Wisatawan nusantara diharapkan menjadi penyelamat, meski daya beli lokal pun terancam oleh inflasi akibat kenaikan harga energi secara umum. Namun, pariwisata domestik hanyalah “perban” sementara untuk luka yang sedalam ini.
Pariwisata adalah industri yang mekar dalam perdamaian dan layu dalam peperangan. Penutupan Selat Hormuz membuktikan, di era globalisasi, tak ada konflik yang benar-benar jauh. Rudal yang diluncurkan di Timur Tengah hari ini adalah alasan mengapa sebuah hotel di pelosok Indonesia harus merumahkan karyawannya besok.
Dunia sedang belajar dengan cara yang keras, dimana stabilitas geopolitik adalah infrastruktur pariwisata yang paling mahal dan paling vital, jauh lebih penting daripada bandara megah atau resor bintang lima. Saatnya kita berpikir lebih kreatif lagi untuk menggairahkan pariwisata nusantara sekaligus merawat lingkungannya yang asri dan keramahan budayanya.
Oleh: M. Abriyanto, wartawan dan pemerhati pariwisata
