BANYUWANGI, beritalima.com – nama Rudi Hartono Latif sepertinya sudah tidak asing lagi di kalangan pemerintah kabupaten Banyuwangi, utamanya di kalangan pemerintah Desa.
Pria Asal kecamatan Genteng ini yang juga pegiat Pemerintah Desa serta selaku ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi ini mengeluarkan cuitan melalui akun Facebooknya yang dirasa menggelitik dalam kritikannya
Dalam postingannya yang sambil melampirkan salah saru berita di salah satu koran yang menampilkan Foto Kasie Intel kejaksaan Negeri Banyuwangi tentang warning atas iuran Gandrung Sewu itu, nampaknya memberikan pandangan berbeda bagi pria yang akrab dengan panggilan Rudi Latif ini.
Seperti yang di posting di Akun Facebook (Rudi Hartono Latif), Rudi menuliskan “Membaca Radar JawaPos kali ini bagiku adalah menyuguhkan berita terlucu ttg statement lucu dr org yg lucu. Wkwkwkkk…
Orang ini… Yaa si beliau ini… beberapa waktu yg lalu datang di BalaiDesa Kepundungan dan ngomong “sukur njeplak” yg ternyata ancamannya kpd BPD cuma omong kosong. Nggedabruz. Yg patut diduga bersalah malah dibela dg ngawur, dan yg benar justru diancam n dipermalukan. Nyaris tidak ada bedanya dg provokator agitator.
Bagi kami para pegiat Desa.. . prilaku dlm menyikapi kasus di Kepundungan itu adalah catatan dosa besar seorang pejabat yg tidak pantas dilakukan oleh pejabat terbodoh sekalipun, apalagi oleh aparat penegak hukum seperti dia. Tentang PUNGLI DI BANYUWANGI… dari dulu sudah jadi perbincangan publik n media, marak terjadi dlm tender proyek, perizinan, galian C, sekolahan, dll… termasuk yg terbaru adalah dlm pelaksanaan program PTSL di banyak Desa. Lha dia apa gk dengar? Gk tau? PUNGLI dan KORUPSI itu ditindak hoey..!! Bukannya cuma warning lantas pembiaran.. apalagi dijadikan komoditi “Jangan-jangan berstatemen keras sperti itu justru tujuannya hanyalah untuk… Hmmmm…. .” bisik pakSareh kepadaku, sambil menahasn tawa sekaligus gemes semremet kebelet ngruwez.” Tulisnya
Menurut Rudi Latif, selain sebagau Ketua Asosiasi BPD, dirinya juga didaulat sebagai ketua PROJO Banyuwangi yang tentunya mendukung program pemerintah
“Selain menjabat sebagai Ketua Asosiasi BPD, aku saat ini juga didaulat sebagai Ketua PROJO Banyuwangi. Karenanya aku berkepentingan mendukung segala program pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang jufa menjabat sebagai Dewan Kehormatan PROJO.
Program yang menjadi perhatian kami adalah tentang gerakan anti korupsi di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan, juga khususnya yang terkait tentang Desa. Jika jaksa berusia muda yang konon katanya mendapatkan penghargaan sebagai jaksa terbaik itu benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu, mestinya bisa lebih pro aktif bukan sekedar mewarning tentang dugaan pungli.” Ungkap Latif
Bahkan Latif Juga mencontohkan Beberapa Program yang terindikasi terdapat Pungli namun tidak mendapat proses hukum
“Ada banyak perkara yang harusnya di tindak, Contoh: dugaan pungli program PTSL yang kerap dimuat media terjadi di banyak Desa, mengapa tidak satu pun yang diproses hukum?
Jika pungli PTSL dibiarkan, bisa jadi akan merembet terus menjadi umum terjadi di Desa-Desa lainnya yang baru akan menjalankannya.” Ungkapnya
Masih menurut Rudi Latif,tentang statment pejabat yang di anggap memihak, sudah kami laporkan.
“Dan yang baru terjadi tentang statemen beliau saat di Balai Desa Kepundungan, bagi kami adalah tindakan yang sangat sembrono. Tidak memahami persoalan tapi keburu berpihak.
Oleh karenanya beliau dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi oleh kuasa hukum Ketua BPD Kepundungan. Hingga kini kami Asosiasi BPD masih menunggu respon positip Kajari untuk audiensi guna klarifikasi.” Tegasnya
Rudi Latif juga Menambahkan bahwa intinya dia setuju atas penegakkan hukum
“Intinya saya setuju hukum ditegakkan, tapi jangan cuma gertak sambal.” Pungkasnya
Sementara menurut Kasie Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, ketika di Konfirmasi Melalui saluran Whatsapnya menuturkan bahwa akan berkordinasi dengan PJI.
“Saya baru membaca berita tersebut setelah beberapa kolega mengirimkan ke saya dan secara institusi kami akan berkoordinasi dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan pimpinan untuk tindak lanjut atas postingan ini.” Singkat Bagus.
(Bi)
