JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah tidak perlu menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 yang sudah dijadwalkan digelar di Provinsi Papua, 2-15 Oktober mendatang dengan alasan pesta olahraga ini bakal menjadi kluster baru penularan pandemi virus Corona (Covid-19).
“Saya meminta pelaksanaan pesta olahraga tingkat nasional sekali empat tahun itu tetap digelar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Buat menyaksikan pertandingan kan tidak harus datang ke arena. Bisa melalui televisi dan cara lain,” kata Willem Frans Ansanay kepada Beritalima.com di Jakarta, Selasa (10/8) pagi.
Hal tersebut dilontarkan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat tersebut menanggapi adanya usulan dari anggota Komisi X DPR RI yang meminta Pemerintah menunda atau kalau perlu membatalkan penyelenggaraan PON yang baru untuk pertama kalinya digelar di tanah Papua ini.
“Saya tak setuju ditunda atau dibatalkan dengan alasan penyelenggaraan PON bakal menjadi tempat penyebaran Covid-19. Lanjutkan saja pergelaran PON XX. Setelah itu, audit keuangan penyelenggaraan PON karena diduga anggaran pesta ini banyak diselewengkan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi,” kata Frans.
Ya, seperti diberitakan, anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Papua Barat, Robert Kardinal menyarankan, sebaiknya pemerintah menunda atau kalau perlu membatalkan penyelenggaraan PON XX di Papua, 2-15 Oktober 2021. Sebab, Robert khawatir even olahraga itu justru menjadi ajang penularan Covid-19 yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk berhenti.
“Tak ada jaminan pandemi virus Corona akan berhenti Oktober mendatang, karena itu saya mengusulkan agar ditunda. Lebih baik dananya digunakan untuk membangun rumah sakit dan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk masyarakat di Papua daripada dipakai untuk kegiatan yang malah membawa bencana,” ujar Robert kepada awak media, Minggu (8/8).
Dia khawatir, penyelenggaraan PON XX akan lahirkan kluster baru karena digelar di tengah meningginya pandemi. Kalau itu terjadi, ini kontradiksi dengan upaya Pemerintah mencegah penularan Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
“Saya kira pemerintah harus konsisten, jangan sampai hasil baik yang dicapai melalui kebijakan PPKM, dibuyarkan oleh penyelenggaraan PON XX di Papua. Toh ekonomi nggak bisa bangkit gara-gara PON juga. Kan sayang. Makanya, tunda sajalah. Lagian, even olahraga itu juga nggak bisa jadi sarana hiburan bagi masyarakat, karena nggak boleh nonton,” tegas dia.
Satu hal lagi yang membuat Robert sedih dengan penyelenggaraan PON XX di Papua, yakni ternyata 900 tenaga pelaksana berikut fasilitasnya harus didatangkan dari luar Pulau Papua.
“Ini sangat ironis, karena masyarakat Papua hanya jadi penonton, sehingga akan menimbulkan kemarahan dan kekecewaan warga Papua yang mestinya sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut.
“Jadi, dari segi manfaat PON XX di Papua ini merugikan. Ini kontradiksi. Penyelenggaraan PON XX yang tujuannya untuk mempererat persatuan bangsa, malah menjadi petaka karena persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa jadi renggang, terbelah. Warga Papua juga tidak diuntungkan, karena hanya jadi penonton,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Seperti diketahui, PON merupakan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia yang diselenggarakan empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Tanah Air. Penyelenggaraan PON berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Ketua PB PON Papua, Yunus Wonda menyebut tantangan besar pihaknya adalah pengelolaan semua venue secara berkala dan berkelanjutan setelah PON XX Papua 2021 usai.
“Jangan sampai seluruh venue yang dibangun dengan anggaran besar hanya akan menjadi cerita. Setelah dipakai, tidak berguna lagi,” kata Yunus Wonda dalam keterangan resminya yang diterima awak media pekan lalu. (akhir)
