JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan refocusing anggaran belanja pada APBN semester II-2021 bila kasus positif dan kematian yang diakibatkan Covid-19 terus meningkat.
Hasil pemotongan ini dialokasi ke beberapa kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan Covid-19.
“Saya kira, refocusing ini tidak hanya pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), juga anggaran pemerintah daerah (pemda).
“Karena itu, saya minta Pemda juga ikut memikul beban, agar anggarannya juga dipotong,” ujar Said kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta awal pekan ini.
Menurut dia, pemotongan anggaran K/L maupun Pemda ini tidak bisa dihindari.
Ini merupakan salah satu upaya pemerintah mempersiapkan amunisi cukup untuk melawan virus Covid-19.
Sebab, perkembangan Covid-19 sekarang sangat mengkhawatirkan sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini.
“Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita, pada awal semester II/2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis. Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun Pemda,” jelas dia.
Selain pemotongan anggaran K/L maupun Pemda, wakilrakyat dai Dapil XI Provinsi Jawa Timur itu menegaskan beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan bisa dipotong, termasuk rencana kegiatan yang dibatalkan karena tingginya Covid-19 memang harus dipangkas.
Demikian juga dengan anggaran belanja perjalanan dinas, konsumsi rapat, anggaran belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja ATK, penghematan belanja listrik karena sebagian besar WFH harus direfocusing juga.
“Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020.”
Ditegaskan, hasil refocusing anggaran belanja ini dialokasikan untuk mempercepat program vaksinasi covid19.
Ini penting, agar jangkauan rakyat yang mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 semakin banyak.
Untuk itu, dibutuhkan penambahan tenaga medis termasuk para sukarelawan, kebutuhan peralatan vaksin dan pembiayaan tempat tempat darurat untuk pelaksanaan vaksinasi yang memenuhi standar protokol kesehatan.
(akhir)
