Jombang | beritalima.com : Rapat Bamus DPRD Kabupaten Jombang digelar, Rabu, 27 Februari 2025 di Ruang Rapat Paripurna membahas laporan bulan Februari dan daftar informasi dikecualikan (DIK) bulan Maret tahun 2025, disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji hingga ditanggapi beberapa anggota dewan dari semua fraksi.
Rapat Badan Musyawarah yang diaampaikan Ketua DPRD saat ini menyangkut permasalahan yang ada dapat ditindaklanjuti sesuai bidang komisi masing masing. “Ada yang menyelesaikan dengan kegiatan kegiatan yang sudah ada. Dan juga ada yang dengan cara berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jombang.
Masih di bulan Februari l, sebelumnya Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Jombang membahas Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, Senin (24/2/2025).
Tepat saat Bamus, kelompok masyarakat meminta DPRD Kabupaten Jombang mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu menurut Ketua Bapemperda Kartiyono banyak masukan terkait draft Raperda yang disusun dan disepakati bahwa akan dimajukan ke tahap berikutnya bulan Maret.
“Kita siapkan semua bentuk antisipasi diantaranya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan,” terang Kartiyono.
Dijelaskannya, BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Jombang menyoroti fenomena yang meresahkan masyarakat atas terjadnya kasus kasus berantai yang korbannya anak Jombang.
“Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diharapkan bisa menjawab berbagai macam persoalan terkait dengan perempuan dan anak korban kekerasan,” terangnya.
Kendati perkaranya telah terungkap oleh aparat Polres Jombang menurutnya tetap saja menjadi kekhawatiran di masyarakat, oleh karena itu harus ada perlindungan bagi perempuan dan anak agar kejadian tidak terulang.
Diungkapkan Kartiyono seperti dilansir media lain usai rapat Bapemperda, Jombang memiliki Perda No.14/2008 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kata Kartiyono sudah tidak linier dengan aturan yang ada di atasnya walaupun dalam undang undangnya telah mengalami beberapa perubahan termasuk PP nya.
“Salah satu opsi yang dapat ditempuh membuat aturan baru untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak, tidak sekedar melakukan perubahan Perda dan akanen abut Perda No.14/2008 bila Perda baru sudah jadi,” pungkasnya.
Jutnalis : Dedy Mulyadi
