JAILOLO, beritalima.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Ahmad Zakir Mando dan pengurusnya resmi dilantik oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Maluku Utara Alien Mus. Pelantikan pengurus yang dipusatkan di Sekretariat Golkar Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo. Sekaligus peresmian komando pemenang Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai balon Gubernur Maluku Utara, Selasa (12/9/2017).
Ketua DPD II Partai Golkar Ahmad Zakir Mando saat dilantik tidak menghendaki banyak bicara dalam sambutan karena yang terpenting dari setiap partai politik adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, dalam kesempatan dirinya menyampaikan pidato hanya berkata bahwa partai Golkar tidak menghendaki adanya rakyat yang kelaparan.
“Pada intinya kami partai golkar tidak ingin rakyat kelaparan,” ucapnya kepada sejumlah wartawan usai pelantikan.
Zakir berpendapat untuk membesarkan partai Golkar tidak perlu berbicara berlebihan karena warga pada khakikatnya sudah pintar menilai.
“Kalau mau ditanya terkait partai Golkar maka saya cuma cukup sampaikan bahwa warga sudah pintar,”ucapnya singkat.
Sementara Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Malut Alien Mus, dalam sambutan meminta ketua DPD II Halmahera Barat yang dilantik dapat memperjuangkan semua kepentingan masyarakat di Halmahera Barat sesuai kebiasaan kepeduliannya. Karena, Golkar membutuhkan panji – panji Golkar dapat berkibar sampai diujung pedesaan.
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara ini juga mengaku telah berupaya untuk menyelesaikan kekurangan infastruktur yang dikeluhkan belakangan oleh warga Halbar melalui Pemerintah Provinsi. Terlebih ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov. Dengan itu, ploting anggaran yang sedikit dikhususkan oleh Pemrov bagi Halbar bagian dari usaha bersama anggota DPRD Pemprov.
Alien mengharapkan, Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando bersama Bupati Danny Missy tetap membangun komunikasi ke DPRD Provinsi dari sejumlah unsur parpol dan pihak pemerintah Provinsi agar ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi dapat diselesaikan tahun-tahun mendatang,”pungkasnya. (ssd)
