JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti minta agar PT Pelindo III sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku operator harus menyikapi secara simultan peringatan yang disampaikan World Health Organization (WHO), Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) atau dana moneter internasional.
Itu disampaikan Ketua DPD RI ini dalam agenda kunjungan kerja ke kantor pusat PT Pelindo III di Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (31/3) siang. Dalam arahan dia siang itu, LaNyalla mengatakan, WHO telah menyatakan Covid-19 telah menjadi pandemic. Sedangkan World Bank mengingatkan semua negara bersiap mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi dan IMF menyimpulkan pandemic Covid-19 akan membawa dunia memasuki resesi global.
“Ini bukan main-main. Harus dihadapi dengan pola berpikir out of the box. Pola berpikir yang tidak biasa, tetapi tetap jernih, terukur dan cepat serta taktis. Jangan sampai kita terlambat melakukan langkah dan antisipasi. Sebab, Tanjung Perak salah satu pintu gerbang Indonesia. Sebagai kolektor sekaligus distributor barang dari dan ke kawasan Timur Indonesia, termasuk Jawa Timur. Jangan sampai posisi strategis ini berantakan hanya karena terlambat,” kata LaNyalla.
Karena itu, lanjut senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini, langkah yang diambil harus simultan, antara menjalankan protokol penanggulangan Covid-19 dengan siaga resesi global dan penurunan pertumbuhan ekonomi. “Karena itu, saya sengaja meminta Direksi Pelindo III menghadirkan semua stakeholder dari kalangan dunia usaha pelabuhan di sini, agar kita duduk bersama dan menyepakati beberapa langkah yang solutif,” kata dia.
Dikatakan, salah satu penopang menghadapi penurunan pertumbuhan dan pelambatan ekonomi global adalah belanja pemerintah, baik itu APBN maupun APBD. Karena itu proyek strategis pemerintah harus diupayakan tetap dijalankan.
“Saya sudah sampaikan kepada Presiden Jokowi serta Menteri BUMN agar peran serta keterlibatan swasta justru harus dipacu pada saat-saat seperti ini. Anak, cucu dan cicit perusahaan BUMN harus mengalah. Berhenti dulu. Kencangkan ikat pinggang agar arus belanja APBN dan APBD mengalir ke swasta. Tidak ada teori lain. Kalau swasta masih bisa hidup, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih menyumbang ekonomi makro, maka pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur masih ada harapan.”
Pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1959 tersebut juga menyinggung beberapa langkah stimulus yang diambil Pemerintah Pusat, baik fiskal maupun non-fiskal, termasuk Instruksi Presiden(Inpres) No: 7/2019 tentang kemudahan dunia usaha dan Peraturan Presiden (Perpres( No: 80/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur.
“Pelindo III sebagai BUMN harus seirama dengan semangat Pemerintah saat ini, yakni fokus menyelamatkan bangsa dari jurang krisis. Lupakan sejenak tugas utama sebagai penyumbang pendapatan negara. Fokuskan kebijakan kita untuk menyelamatkan tonggak perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19 ini,” kata LaNyalla.
Pada sesi dialog, sejumlah stakeholder pelabuhan yang hadir, seperti Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA), Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (Iperindo), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) dan lainnya rata-rata menyampaikan beratnya overhead di tengah lesunya ekonomi.
Salah satu beban paling dirasakan adalah mahalnya harga sewa lahan di kawasan pelabuhan yang dipatok Pelindo III selaku operator. Selain itu, juga ada persoalan klasik seperti sedimentasi alur yang mengakibatkan pendangkalan dikeluhkan sejumlah pengusaha galangan kapal.
Drektur Utama Pelindo III, Doso Agung mengatakan, bakal memperhatikan arahan Ketua DPD RI dan masukan dari sejumlah stakeholder pelabuhan Tanjung Perak. “Secara prinsip, di tengah menghadapi pandemic Covid-19, Pelindo III bertekad tetap melakukan upaya maksimal untuk menjamin arus logistik tetap berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tentu dengan menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi semua orang dan stakeholder di pelabuhan,” demikian Doso Agung. (akhir)
