JAKARTA. Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mempunyai komitmen menyelamatkan PT Garuda Indonesia, maskapai penerbangan pelat merah yang tengah terlilit utang hingga Rp 70 triliun.
Masalah keuangan yang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memang mendapat perhatian serius LaNyalla. Karena itu, dia meminta pemerintah berkomitmen menyelamatkan perusahaan penerbangan pelat merah kebanggan bangsa Indonesia itu.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur tersebut memang prihatin dengan kondisi keuangan yang dialami Garuda. Sebab, bisa berdampak terhadap ribuan pegawainya, termasuk pilot dan kru pesawat.
“Pandemi Covid-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bagi industri penerbangan, tidak terkecuali dengan maskapai nasional karena pandemi membuat pergerakan menjadi terbatas,” tutur LaNyalla dalam keteran pers yang diterima awak media, Jumat (4/6).
Menurut dia, ada sejumlah skema yang bisa dilakukan menyelamatkan Garuda. Pertama, pemerintah bisa terus mendukung memberi pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal, kemudian merestrukturisasi Garuda, pendirian perusahaan maskapai nasional baru, hingga likuidasi.
Untuk itu, LaNyalla meminta Kementerian BUMN, mengambil langkah strategi penyelamatan Garuda. “Apapun jalan terbaik yang ditempuh, DPD RI memberi dukungan agar Garuda tetap bertahan. Kami harap likuidasi menjadi jalan terakhir, semoga tidak perlu sampai pada tahap itu.”
Ketua DPD RI itu merespons positif jajaran Komisaris Garuda Indonesia yang sampai mengusulkan tidak menerima gaji, karena kondisi perusahaan sedang berdarah-darah sebab menurut dia, memang perlu ada langkah taktis mengatasi persoalan ini.
“Opsi penawaran pensiun dini ke karyawan, bukan melakukan PHK juga merupakan langkah yang perlu kita apresiasi. Apalagi Kementerian BUMN sudah memberikan komitmennya untuk tetap mempertahankan 1.300 pilot, kru kabin, dan pegawai lainnya.”
Dikatakan, harus ada terobosan Garuda memperbaiki keadaan. Apalagi manajemen Garuda sudah mendapat catatan dari Komisi VI DPR lantaran dinilai tidak memiliki terobosan lima tahun terakhir.
“Pada masa pandemi yang membuat sektor penerbangan terdampak parah memang harus ada evaluasi terus menerus. Jika ada penerbangan atau rute yang merugi, segera disiasati. Apakah diubah atau dengan berbagai kebijakan lain,” kata tokoh masyarakat Jawa Timur ini.
LaNyalla berharap setiap keputusan Kementerian BUMN terkait Garuda, diambil dengan koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris. Ia juga mendukung rencana pemangkasan jumlah komisaris sebagai bentuk efisiensi. (akhir)
