JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera menghentikan laju kenaikan harga beras medium agar masyarakat menengah bawah tidak dirugikan.
“Sebagai regulator, tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) harus segera memastikan kecukupan volume beras medium sesuai permintaan pasar,” kata politisi senior Partai Golkar itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, Senin (12/11).
Seperti diberitakan, pekan kedua November 2018 terjadi kenaikan harga beras medium di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang serta Bekasi akibat turunnya volume pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman membenarkan kenaikan harga beras medium disebabkan anomali penggilingan beras medium menjadi premium.
Karena anomali itu, kata Amran, terjadi kelangkaan beras medium di pasar. Bahkan para pedagang juga mengkonfirmasi bahwa persentase terbesar dari stok di pasar saat ini adalah beras premium yang biasanya dikonsumsi kalangan menengah atas.
Akibatanya, di beberapa pasar tradisional, dilaporkan harga beras medium sudah mencapai Rp 11.000 per kilogram. Padahal, September 2018 harga beras medium masih di kisaran Rp 9.310 per kilogram
Kelangkaan dan kenaikan harga beras medium itulah yang harus segera diatasi tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog. Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius, karena 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah-bawah adalah beras medium.
“Ketersediaannya harus segera dicukupi dan kenaikan harganya harus dihentikan agar kelompok masyarakat menengah-bawah tidak dirugikan,” kata wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini.
Untuk mengoreksi situasi pasar beras seperti itu, kata laki-laki yang akrab disapa Bamsoet tersebut, DPR berharap pemerintah bersama Bulog segera mengguyur pasar dengan memanfaatkan stok beras medium di gudang Bulog yang saat ini mencapai 2,7 juta ton.
Mendekati akhir 2018, pemerintah dan Bulog perlu bekerja lebih keras agar komoditi beras tidak bermasalah. Aspek kecukupan atau stok harus dijaga, sementara harga beras harus diupayakan terkendali atau stabil.
Bagaimana pun, di tahun politik ini, isu tentang harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif. “Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras, oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga beras untuk merusak kredibilitas pemerintah,” kata Bamsoet.
Faktor ini, lanjut dia, patut digarisbawahi tim ekonomi Kabinet Kerja karena kekuatan oposisi sejak beberapa bulan belakangan ini konsisten menyoal harga kebutuhan pokok. “Oposisi mengeksploitasi keluh kesah ibu rumah tangga tentang harga kebutuhan pokok,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
