Malangkabupaten,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang , menilai kepergian Bupati Malang Rendra Kresna beserta sejumlah pejabat eksekutif keliling Eropa dan menghabiskan waktu hingga 11 hari, termasuk setelah menghadiri festival di Moskow merupakan hal yang biasa, padahal festival yang digelar di Moskow tersebut hanya 2 hari dari tanggal 20 hingga 21 Agustus, namun Bupati beserta rombongannya baru balik tanggal 31 Agustus 2016.
Menurut Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang menegaskan keterlambatan baliknya rombongan Bupati dari Moskow itu merupakan hal yang biasa, pasalnya setelah tujuan awal menghadiri festival selesai, mereka langsung keliling Eropa untuk mencari terobosan baru.
”Semisal mempelajari kebutuhan kopi yang ada di Eropa, bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan,” ungkap politisi dari PDI-P tersebut, Kamis (01/09).
Hari Sasongko menilai bahwa tidak ada masalah atas rombongan yang juga diketahui diikuti oleh dinas yang tidak sesuai bidangnya, seperti Dinas Ciptakarya dan Dinas Binamarga dikarenakan mendapat izin dari Kepala Daerah, bahkan ia membenarkan jika dalam rombongan itu juga diikuti oleh beberapa pengusaha atau rekanan (kontraktor) yang biasa mengerjakan proyek di Pemkab Malang dalam bidang kontruksi, diantaranya berinisial, SH, UC, JN, dan PD.
” Seharusnya yang mengikuti festival itu ialah Ketua dewan, Bupati, Dinas Pariwisata, Bagian Humas Setda, dan Dinas Pertanian. Mengenai SKPD yang ikut dalam rombongan meskipun tidak sesuai bidangnya, mereka sudah mendapat izin dari Kepala daerah. Sehingga tidak masalah, sedangkan untuk para rekanan Pemkab Malang, yakni para pelaku usaha juga tidak masalah, karena mereka semua menggunakan anggaran pribadi,” bebernya.
Sedangkan mengenai tugas-tugas yang ditinggalkan selama di Eropa oleh kepala dinas yang tidak seharusnya mengikuti rombongan itu, Hari Sasongko pun juga tidak mempermasalahkannya. Lagi-lagi alasanya karena mendapatkan izin dari kepala daerah,” mengenai tugas yang ditinggalkan selama di Eropa bagi para kepala dinas yang tidak seharusnya ikut tidak masalah. Karena semua itu izin dari kepala daerah,” imbuhya.(Sn)
