GRESIK, beritalima.com – Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, mengajak pemerintah daerah untuk meninggalkan pola lama dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai ketergantungan terhadap pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan sudah saatnya dikurangi, digantikan dengan strategi yang lebih progresif: optimalisasi aset daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam forum dialog publik bertajuk “Memaksimalkan Investasi untuk Meningkatkan PAD dan Menekan Angka Pengangguran”, yang digelar oleh Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Jumat (13/6/2025).
“Selama ini kita terlalu terpaku pada pajak. Padahal, banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika digarap serius, ini bisa menjadi mesin pendapatan baru sekaligus motor penggerak ekonomi lokal,” tegas Syahrul.
Ia mengungkapkan, keberhasilan Pemkab Gresik di tahun 2024 yang mampu melampaui target PAD dari sektor aset menjadi bukti konkret bahwa aset daerah menyimpan potensi besar. Tak hanya dari sisi pendapatan, pengelolaan aset juga membuka lapangan kerja baru.
“Dengan pengelolaan yang tepat, efek gandanya sangat luas. PAD naik, ekonomi tumbuh, dan pengangguran bisa ditekan,” tambah politisi PKB ini.
Syahrul juga menyoroti dampak sosial dari kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, mengalihkan fokus ke sektor lain seperti aset dan migas dapat menjadi solusi agar beban pajak masyarakat tidak semakin berat.
“Jangan biarkan masyarakat terus-terusan terbebani pajak. Pemerintah harus cerdas menggali sumber-sumber pendapatan alternatif,” ucapnya.
Plt Bupati Gresik, Asluchul Alif, turut memperkuat pandangan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Pemkab saat ini sedang intens memperjuangkan peningkatan pendapatan dari sektor migas, khususnya dari hasil pengeboran di wilayah Ujungpangkah.
“Kami sedang dorong agar bagi hasil migas bisa lebih maksimal. Ini jadi salah satu fokus utama kami,” kata Alif.
Untuk diketahui, dalam APBD 2025, target PAD Gresik ditetapkan sebesar Rp1,544 triliun. Hingga akhir Maret 2025, realisasinya sudah mencapai Rp328,47 miliar atau 21,3 persen. Sedangkan dana transfer pusat sebesar Rp2,303 triliun, terealisasi Rp658,52 miliar atau 28,6 persen.
Dari sisi belanja, anggaran operasional mencapai Rp2,616 triliun dengan realisasi baru 15,8 persen. Sementara belanja modal sebesar Rp420,51 miliar, baru terserap 1,9 persen. Belanja tak terduga senilai Rp20 miliar masih belum tersentuh, dan belanja transfer mencapai realisasi 29,2 persen dari total Rp786,26 miliar.
Dengan tantangan fiskal dan sosial yang dihadapi, DPRD menegaskan perlunya keberanian dan inovasi dalam kebijakan pengelolaan aset agar Gresik tidak hanya bertumpu pada sumber pendapatan konvensional. (Moh Khoiron)
