Jombang | beritalima.com – Beberapa catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2022 salah satunya adalah mengenai Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Dalam anggaran pendapatan daerah, terkait target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022. Secara keseluruhan tercapai 103,52% dari target yang ditetapkan sedangkan pertumbuhan realisaai pendapay daerah tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 6,84%.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang agar melakukan kajian-kajian dan analisa secara komprehensif terhadap potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah secara maksimal,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jombang saat sidang paripurna yanh digelar, Rabu (26/4/2023).
Lanjut sidang paripurna yang diakhiri Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H, dihadiri para OPD dan seluruh anggota DPRD mendengarkan LKPJ Bupati Tahun 2022 yang dibacakan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menjabarkan Anggaran Belanja Daerah mulai dari anggaran pendidikan sampai urusan kebudayaan.
Totalnya 17 OPD yang disampaikan Bupati Jombang, diantaranya adalah urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Trantib dan Linmas, urusan Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perwmpuan dan Anak, urusan Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Catpil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, dan urusan Kebudayaan.
Dari sisi pendidikan, Ketua DPRD terhadap LKPJ yang disampaikan Bupati, mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini menurut UNDP masuk dalam katagori tinggi.
“Kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Jombang agar mempertahankan dan terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna untuk terus meningkatkan taraf hidup maysarakat menjadi lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang akan meningkat,” ucapnya.
Lebih lanjut diungkapkan Mas’ud Zuremi, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memperhatikan nasib dan Honor bagi Guru SD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan UMK Kabupaten Jombang, begitu juga dengan tenaga Guru Honorer di SMP, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah karena mereka juga ikut berperan dalam mencerdaskan anak bangsa.
Hal lain terkait pembangunan infrastruktur sangat berperan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, serta dapat mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dan mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Meskipun hanya beberapa persen pembangunan infrastruktur jalan terutama ruaa jalan kabupaten, belum dituntaskan secara menyeluruh tapi niat baik Pemerintah Kabupaten Jombang menurut ketua DPRD Kabupaten Jombang, layak untuk diapresiasi.
“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera merespon dengan melakukan langkah cepat, segera dilakukan inventarisasi jalan yang menjadi kewenangan daerah dan mendeteksi beberapa volume jalan yang kategori rusak berat, sedang dan ringan sehingga akan memudahkan untuk menentukan skala prioritas penggunaan anggaran,” pungkas Mas’ud Zuremi yang dibacakan Bupati.
Reporter : Dedy Mulyadi
