Jombang | beritalima.com – Sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten Jombang memberikan berbagai catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun 2021.
Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi merekomendasikan beberapa hal, yaitu bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang infrastruktur, dan bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ketenagakerjaan.
Pada bidang pemerintahan dijelaskan Mas’ud Zuremi terbagi dalam urisan otonomi daerah, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan penyelenggaraan tugas umum pemerintahaan, dan urusan kependudukan dan catatan sipil, serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
“Pada urusan ini telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan telah melebih target, yaitu masalah bantuan sarana dan fasilitas kegiatan keagamaan. Adanya tumpang tindih program masih perlu mendapat perhatian agar fokus pembiayaan dan keberhasilan bisa diukur secara benar. Terlebih lagi SDM aparatur Pemerintah Daerah perlu terus ditingkatkan agar inovasi pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi,” jelas Ketua DPRD pada rapat paripurna di ruang sidang, Kamis (21/4/2022).
Juga dijelaskan Mas’ud pada bidang ekonomi dan keuangan terdiri dari urusan aset daerah, urusan pendapatan asli daerah, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan urusan pertanian, kehutanan, dan pariwisata.
“Persoalan pertokoan Simpang Tiga Mojongapit sampai saat ini tak kunjung ada penyelesaian. Sebagaimana diketahui ada polemik penghuni atau penyewa ruko di kawasan simpang tiga Jombang yang tidak jelas di atas tanah aset. Setelah hak guna bangunan (HGB) habis tahun 2016 lalu, atau hingga tahun ke-5 tidak ada titik terang penyelesainya,” tegasnya.
Ketua DPRD pun menegaskan permasalahan di bidang infrastruktur, diantaranya adalah masalah pekerjaan umum, penataan ruang dan perencanaan pembangunan. Lanjut ketua, merekomendasikan pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ketenagakerjaan.
“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur sarana pendidikan, jalan, jembatan serta fasilitas kesehatan, utamanya pada wilayah yang sulit dijangkau dan belum memenuhi standar Pemeliharaan infrastruktur jalan
Sambung Mas’ud dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memohon untuk mendapatkan perhatian yang serius, mengingat selama ini menurutnya kualitas jalan masih kurang baik, sehingga dalam waktu beberapa bulan saja jalan tersebut sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Masih dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Jombang, terkait urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Perlu antisipasi yang serius dari berbagai pihak utamanya Pemerintah Daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai generasi penerus bangsa makin optimal.
“Perhatian terhadap perkembangan kejiwaan anak juga perlu ditingkatkan, kemajuan teknologi dan informasi berpeluang menggerus moral dan etika generasi milenial bangsa, maka benteng kepribadian harus makin dikokohkan, agar generasi bangsa ke depan adalah anak anak dengan kepribadian yang unggul,” imbuhnya.
Reporter : Dedy Mulyadi
