Ketua DPRD Padang Nilai Penerapan Parkir Meter Kurang Sosialisasi

  • Whatsapp
PADANG — Sejauh tidak terjadi keresahan di masyarakat, Ketua DPRD Padang Erisman menyatakan mendorong penerapan parkir meter. Apalagi, penerapan parkir meter bertujuan untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hanya saja, Erisman menilai, penerapan parkir meter yang dilakukan Pemko Padang kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Akibatnya, terjadi riak di lapangan ketika kebijakan itu mau diterapkan.
“Saya melihat sosialisasi kurang dilakukan sehingga timbul reaksi di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang bercerita kepada saya, kebijakan parkir meter itu memberatkan mereka. Ini menandakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Suatu kebijakan yang baik itu, harus tersosialisasi ke tengah-tengah masyarakat,” kata Erisman usai makan siang bersama dengan awak media, Kamis (1/9/16) di salah satu restoran di Kota Padang.
Erisman juga menjelaskan, saat launching parkir meter tersebut, investor sudah membayarkan target PAD di muka sebesar Rp355 juta untuk tiga titik lokasi penerapan parkir meter tersebut. Untuk keseluruhan target retribusi parkir yang ditetapkan DPRD Padang sebesar Rp1,8 miliar untuk 60 titik lokasi perparkiran.
“Dalam hal ini, saya minta pemerintah transparan dalam pelaksanaan parkir meter tersebut. Dalam pelaksanaannya nanti harus transparan, termasuk laporan pada publik,” tegas Erisman.
Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang, Dedi Henidal, dasar hukum penerapan parkir meter itu adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun Erisman mengaku, belum ada pembicaraan Pemerintah Kota Padang secara khusus dengan DPRD Kota Padang terkait penerapan parkir meter itu.
“Jika penerapan parkir meter justru memberatkan masyarakat, maka kebijakan tersebut perlu dilakukan pengkajian ulang. Sebab, untuk apa suatu kebijakan diambil kalau justru menyengsarakan rakyat dan target PAD yang diharapkan tidak tercapai,” ungkap Erisman.
(pdm/bim/rki)
beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *