LUMAJANG,beritalima.com- Pendidikan gratis hanyalah isapan jempol belaka, kenyataannya masih ada sekolahan Negeri yang melakukan program penarikan kepada siswa. Menjadi keluhan beberapa wali murid, yang salah satu diantaranya mengadukan ke awak media.
Hal itu ditegaskan oleh wali murid kepada awak media, bahwa penarikan tersebut diatas batas kewajaran. Anehnya lagi sudah berani pakai kwitansi dengan keperuntukan jelas tertera di kwitansi tersebut. “katanya di sekolah ini siswa yang berprestasi SPP gratis, tetapi anakku hafal al Qur’an 25 jus tetap saja mbayar semua”, ujar salah satu wali murid tersebut.
Dikatakan oleh wali murid tersebut kepada awak media, bahwa anaknya dikenakan biaya seragam dan atribut, biaya prodistik, psikotes calon siswa, biaya SIM POKOK, Wajib dan Kegiatan Kopsis dan pembayaran Dana Komite, itupun masih ada lagi yang lainnya. “Saya keberatan pak, akan saya adukan ke pak bupati, saya akan ke dewan, dan saya akan koordinasi ke tim saber pungli polres Lumajang”, tambahnya.
“Saya total semuanya Dua juta setengah lebih pak, kali berapa ratus siswa. Itu semua tanpa musyawarah, sudah ditentukan sebelumnya. Dan saat rapat wali murid, ketua komite tidak hadir, anehnya lagi ketua komitenya PNS dan bukan wali murid di sekolahan itu”, pungkasnya.
Dalam hal ini awak media berusaha menemui ketua DPRD kabupaten Lumajang, ketua DPRD, Anang Ahmad Syaifuddin saat ditemui di kantor DPC PKB menanggapi masalah tersebut dengan serius. Minggu (22/03/2020), “Akan saya cek semua ini, apa benar mereka melakukan pembayaran tersebut. Kalau memang terbukti mereka melakukan penarikan iuran, harus segera kembalikan, kembalikan ke wali murid sebelum keadaan menjadi ramai”, tegas Anang. (Jwo)
