TORAJA UTARA, beritalima.com – Adanya penyandaraan 1.300 warga di Papua termasuk warga Toraja yang berdomisili di dua Desa yakni Desa Kimbely dan Desa Banti di Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika yang di sandera oleh kelompok kriminal bersenjata dan diketahui 300 orang berasal Toraja.
Hal ini mendapat tanggapan dari ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara Stevanus Mangatta, ST, Jumat, 10 November 2017 usai menghadari hari Pahlawan di lapangan Bakti Rantepao, berharap warga Toraja yang merasa memiliki keluarga di Papua tetap tenang.
Sebab kata ketua DPRD Toraja Utara itu, jika penyanderaan ini dilakukan oleh KKB itu akan menjadi tanggungjawab negara dan yang terpenting masyarakat Toraja yang ada di Pupua maupun yang ada di Toraja tetap tenang.
” Saya hanya himbau kepada warga tetaplah tenang serta serta ciptakan suasana kondusif dan sebaiknya kalau bisa berkomunikasi sama sanak saudara yang di Papua guna memastikan keberadaan keluarga di Papua,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara.
Soal adanya sejumlah warga Toraja di Singapura melakukan penambangan tanpa mengantongi izin resmi dari Pemerintah setempat sebaiknya dihentikan sebelum menimbulkan komplik horisontal dengan masyarakat setempat.
Sebaiknya warga Toraja mengikuti aturan main soal warga Toraja yang menambang tanpa disertai izin resmi. ” Saran saya sebaiknya patuhi aturan yang sehingga tidak mempersulit diri kita terutama warga Toraja yang merantau di Timika,” harap Stevanus.
Dalam akhir wawancaranya, Ketua DPRD Toraja Utara, soal adanya warga Toraja sekitar 300 orang dan dua Desa diblokir serta terisolasi dari warga kelompok kriminal bersenjata sebaiknya warga Toraja tetap tenang serta lebih meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban dari KKB tersebut.
Dari hasil kontak mereka dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, hingga saat ini belum ada warga Toraja merasa terintimidasi, hanya saja kelompok KKB tersebut membatasi ruang gerak warga didua Desa itu dan tidak seperti biasanya warga leluasa keluar masuk Desa mereka. (Gede Siwa).
