ACEH, Beritalima -Program pengadaan Pesawat pengintai Hutan dan Laut yang dicanagkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf harus analisa kebutuhan lebih dulu, Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurzahri ST, Jum’at,22 September 2017.
Menurutnya, kita setuju program Gubernur itu, tapi alangkah indahnya Gubernur jangan memaksa kehendak terhadap hal tersebut, dikarenakan ada hal lain yang lebih penting digunakan anggaran APBA, seperti Pembayaran Gaji Guru Kontrak dan pembangunan Desa tertinggal.
Dia menambakan, pesawat yang direncanakan dalam program Gubernur Aceh yaitu Pesawat Kecil Jenis Shark Aero dengan ketahanna jam terbang hanya 9 jam itu harga mencapai Rp. 2 Milyar, dalam satu peswat, sedangkan program dia 6 pesawat, berarti menghabiskan Anggaran Rp. 12 Milyar.
Saran saya kepada pemerintah Aceh, dari pada Program beli Pesawat yang harganya Milyaran Rupiah lebih baik Pemerintah Aceh membeli Drone saja, dengan harga Rp. 600 juta, bisa terbang 20 jam dan Drone tersebut simple tanpa Awak, atau beli Heli dengan Harga Rp 6 Milyar bisa turun dimana mana,’’ ujar Nurzahri.
Untuk Daerah perairan Aceh saya rasa pertahankan Kamla saja, buat Program untuk mereka, Fasilitas yang cukup untuk mereka supaya mereka bisa melakukan Oprasi diperairan Aceh setiap saat.
Ide Program beli Pesawat ini dari pribadu Gubernur Irwandi Yusuf, Tambah Nurzahri, setelah itu di kasih tau kepada Bapeda, Bapeda melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan Aceh, untuk membicarakan Program itu, ketika pertemuan dilakukan Mereka itu semua bingung tentang Program itu.
Saya lebih tau terhadap Pesawat, biarpun saya ini bukan Pilot, kalau beli pesawat itu saya rasa tidak di kenal dengan biaya Panjar,
Kita juga berharap kepada SKPA yang membidangai Udara laut dan Darat harus hati hati dengan Program ini, dan kita sudah melihat semua di masa Gubernur Abdullah Puteh, setelah beli Pesawat tidak bisa digunakan dan resikonya sangat besar, Tutup Nurzahri,’’(Aa79)
