TULUNGAGUNG, beritalima.com- Pasca Asosiasi Kepala Desa (AKD) bersama ratusan Kepala Desa Se-kabupaten Tulungagung mendatangi Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso untuk bertemu dan audiensi dengan Bupati, kini timbul polemik dan permasalahan baru karena ucapan yang menyinggung dan membawa nama institusi yang terkait.
AKD Tulungagung sempat melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, apalagi di forum resmi saat diberi waktu untuk menyampaikan keluhannya.
AKD sempat mengatakan APH yang ada di Tulungagung seperti ‘Genderuwo’ dan itu membuat berbagai kalangan gerah, dianggap tidak representative dan kontroversial.
Ketua Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPK2HI), Sugeng Sutrisno, menyayangkan sikap ketua AKD yang dianggap tidak mencerminkan seorang pemimpin.
Sugeng menilai ungkapan Genderuwo di Pendopo tersebut justru blunder dan memalukan semua pihak termasuk seluruh Kepala Desa yang hadir.
“Ucapan seperti itu tidak layak dilontarkan oleh Ketua AKD. Mestinya, Ia bisa mengayomi anggotanya dan membuat situasi kondusif, bukan malah membuka jurang permusuhan,” ungkapnya, Selasa (25/10)2022).
Penggerudukan masa AKD tersebut, dinilai sebagai kepentingan pribadi dengan menumpangi para Kepala Desa. Bahkan, pengerahan masa itu tanpa mengirimkan surat resmi kepada Bupati.
“Saya sudah menghadap Bupati menanyakan kasus Genderuwo itu. Beliau bilang cuma pemberitahuan lewat WhatsApp, dan bukan pengerahan masa seperti itu,” kata Sugeng.
Buntut dari Kedatangan ratusan Kades tersebut, diprediksi akan berbuntut panjang dan berliku, mengingat isu Genderuwo tersebut sudah menjadi bola liar dan konsumsi publik.
“Bagaimanapun juga AKD harusnya bersinergi dengan penegak hukum untuk bersama-sama membangun Tulungagung yang kita cintai ini, bukan malah menghujatnya didepan umum,” ungkap Sugeng.
Sementara itu, salah satu Kades mengungkapkan kekesalan dan rasa kecewa. Ia menganggap undangan yang Ia datangi telah disalah artikan.
“Sebenarnya kami enggan datang, cuma karena disuruh demi menghormati dan menghargai akhirnya kami datang. Walaupun sempat ragu, ketika info bawa motor dan stempel untuk berkonvoi ke Kepolisian dan Kejaksaan, seperti anak muda mau demo saja,” tuturnya.
Disinggung mengenai kemungkinan ketua AKD diganti, pihaknya berpendapat, harusnya memang begitu.
“Tindakan seperti itu tidak bisa dimaafkan, mestinya ya diganti saja ketua AKD agar polemik tidak berkepanjangan. Ketua AKD harusnya bisa menjadi wadah dan menampung aspirasi anggota, menjadi tempat untuk bertukar pikiran serta mampu meredam isu-isu tentang Kepala Desa,” pungkasnya. (Dst).
