JAKARTA, beritalima.com – Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal sependapat dengan Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Zulkifli Hasan mendesak Presiden Jokowi menunda dulu berbagai kebijakan menaikkan harga seperti STNK, BPKB, Tarip Listrik dan lainnya. Kondisi saat ini sangat berat bagi masyarakat bawah.
“Sebaiknya Presiden Jokowi menunda dulu kenaikan pembuatan STNK, BPKB yang mencapai 2-3 kali lipat serta Tarif Listrik. Pemerintahan Jokowi-JK harus punya empati melihat kondisi ekonomi rakyat. Janganlah semena-mena saat berkuasa dan melupakan janji politiknya mensejahterakan wong cilik,” tegas HM. Jusuf Rizal kepada media mengomentari statemen Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Jakarta.
Sebelumnya, Ketua MPR yang juga Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan memberikan statemen politik dan minta Presiden Jokowi sebaiknya menunda semua kebijakan yang memberatkan rakyat, seperti kenaikan STNK, BPKB serta Tarif Listrik, dll. Menurut Zulkifli Hasan itu sangat memberatkan rakyat.
Para ulama dan LSM juga menyuarakan yang sama. Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) juga menyuarakan bahwa menaikkan tarif pengurusan STNK dan BPKB melanggar hukum, selain tidak memperoleh persetujuan DPR atau DPRD. Hal itu sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Pasal 31 ayat 4.
“Memang sesuai UU Pelayanan Publik, penentu biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan atas persetujuan DPR atau DPRD. Sementara kenaikan tarif 2-3 kali lipat tersebut belum pernah dibahas dan ditetapkan di DPR atau DPRD,” tegas Jusuf Rizal yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indobesia (KSPSI) itu.
Menurut aktivis penggiat anti korupsi tersebut, Pemerintah jangan semaunya menaikkan biaya yang membebani masyarakat atas nama pembangunan. Siapapun pasti pro pembangunan, tapi pembangunan yang tidak menyengsarakan rakyat, bukanlah pilihan yang yang tepat.
“Jika Ketua MPR saja bicara, apalagi masyarakat luas. Lebih-lebih prosedural kebijakan menaikkan tarif melanggar hukum. Terus Presiden Jokowi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kapolri, Tito Karnavian dan BPK juga semua lepas tangan atas kenaikan yang mencekik rakyat itu. LSM LIRA desak Pemerintah batalkan,” tegas pria dari keluarga ABRI itu.
