SUMENEP, beritaLima.com| Wacana gerakan People Power pasca pemilu 2019, yang akan digelar di Jakarta, menuai penolakan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Rubaru Sumenep Madura Jawa timur.
NU di Kota Garam ini, menganggap bahwa pengerahan massa dalam aksi yang akan digelar menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang, adalah gerakan pemaksaan kehendak.
“Saya tidak setuju people power. Lebih baik diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan konstitusional,” kata ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Rubaru Sumenep, Kiai Mohammad Sodiq, SA.g pada Rabu 15 mei 2019.
Dia menandaskan, selain gerakan tersebut cenderung memaksakan kehendak, juga tidak mendidik untuk berdemokrasi.
“Kalau dengan cara-cara konstitusional bisa, kenapa harus dengan pengerahan massa,” tandasnya.
Mari kita percayakan semuanya kepada penyelenggara Pemilu yang didalamnya ada KPU, Bawaslu, TNI – POLRI serta segenap dan seluruh rakyat Indonesia yang turut serta menjaga keamanan, ketertiban dan perdamaian diseluruh tanah air Indonesia, Imbuh Ketua MWC NU Rubaru Sumenep, Kiai Mohammad Sodiq.
(An)
