Jakarta, beritalima.com|- Isu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan kembali menjadi sorotan dalam proses uji kelayakan calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengatakan, penguatan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.
Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama calon Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (11/3).
Menurut Charles, harapan masyarakat terhadap OJK saat ini kian besar, terutama setelah berbagai persoalan di sektor jasa keuangan mencuat beberapa waktu terakhir.
“Perlindungan konsumen adalah salah satu hal yang sangat mereka nantikan. Banyak masalah yang terjadi dan ini menjadi PR penting yang harus diperhatikan,” ucap Charles.
Politikus DPR itu menilai berbagai kasus yang muncul—baik berkaitan dengan layanan keuangan konvensional maupun digital—harus ditangani secara serius dan transparan. Pasalnya, masyarakat tidak hanya menunggu penyelesaian, tapi juga perkembangan penanganan yang jelas dari otoritas pengawas.
Menanggapi sorotan tersebut, calon Ketua Dewan Komisioner OJK, Kiki menjawab, “perlindungan konsumen dan masyarakat selalu ada di hati saya. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan upaya perlindungan kepada masyarakat,”
Ia menjelaskan, OJK memiliki sejumlah pilar strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen. Salah satunya meningkatkan literasi dan edukasi keuangan secara masif agar masyarakat lebih memahami produk keuangan sekaligus mengenali risiko penipuan atau praktik scam yang kian marak.
“Kalau masyarakat terliterasi dengan baik dan memahami produk keuangan serta bahaya penipuan, mereka bisa melindungi dirinya sendiri,” terangnya.
Selain edukasi, OJK berencana memperkuat pengawasan terhadap perilaku pelaku jasa keuangan (market conduct), meningkatkan sistem penanganan pengaduan konsumen, serta memastikan penegakan hukum berjalan optimal terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan.
Kiki menegaskan, berbagai kasus yang disoroti dalam rapat—termasuk yang berkaitan dengan layanan keuangan digital—akan menjadi perhatian serius OJK ke depan. Penanganannya, katanya, akan dilakukan melalui koordinasi erat dengan berbagai otoritas pengawas sektor terkait.
Meski demikian, dorongan DPR menunjukkan tantangan terbesar OJK bukan hanya pada regulasi, melainkan memastikan pengawasan benar-benar berjalan efektif agar perlindungan konsumen tidak berhenti sebatas komitmen di atas kertas.
Jurnalis: rendy/abri
