Surabaya, JKLPK (22 Oktober 2019)- Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Jokowi- Maaruf Amin. Masyarakat saat ini menunggu susunan kabinet kerja jilid 2.
Beberapa tokoh sudah datang ke istana negara untuk memenuhi panggilan Presiden Jokowi.
Saat ini kondisi Indonesia masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan terutama kondisi sosial. khususnya masih terjadi pengabaian hak atas kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas dan lansia).
Inilah yang mendorong Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK)di Indonesia meminta Presiden Jokowi memilih menteri-menteri terkait agar dapat melakukan pekerjaan sesuai isu permasalahan di masyarakat.
Sonny Saragih selaku Ketua POKJA JKLPK di Indonesia periode 2019-2022 menyatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi dikepemimpinannya periode ke 2 ini harus lebih memperhatikan dan fokus secara khusus daerah-daerah yang memiliki permasalahan krusial.
“Saat ini kondisi Indonesia khususnya Papua yang masih mengalami bencana sosial, NTT yang mengalami angka Stunting masih tinggi dan beberapa daerah yang masih berkonflik karena kebijakan pemerintah.
Maka harusnya sosok menteri para pembantu Presiden Jokowi harus memiliki kapasitas dan kinerja yang mumpuni untuk lima tahun ke depan” Ungkap Sonny saat ditemui disela-sela kunjungannya ke Kota Batu meninjau lokasi bencana puting beliung.
Sonny menambahkan pemerintah yang baru ini diharapkan juga bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan hukum khususnya hukum adat, reformasi agraria, UU Anak dan perlindungan terhadap wanita dan lingkungan yang masih sering kali ditemukan permasalahan didaerah yang menjadi dampingan JKLPK di Indonesia.
Perlu diketahui JKLPK merupakan JARINGAN KERJA LEMBAGA-LEMBAGA PELAYANAN KRISTEN DI INDONESIA yang dibentuk pada bulan Maret 1990, Konsultasi Nasional-II Jaringan bersama atas prakarsa Departemen Partisipasi Gereja dalam Pembangunan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DEPARPEM – PGI), pada tanggal 27-29 Juli 1988, di Wisma Kinasih, Caringin, Bogor, dilaksanakan pertemuan LPK-LPK di Indonesia, yang kemudian disebut Konsultasi Nasional -I LPK-LPK di Indonesia.
Saat ini JKLPK membawahi 300 LPK-LPK yang tersebar diseluruh Indonesia yang bergerak pada isu Pluralisme, Demokrasi dan HAM serta Perubahan Lingkungan (Iklim) dan Sumber Daya Alam. (JKLPK)
