JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera meminta maaf kepada keluarga 31 korban yang dibantai Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di Yigi, Nduga di Jalur Trans Papua.
Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga harus segera mencopot Kapolda Papua karena IPW menilai yang bersangkutan tidak mampu menjaga keamanan di daerah itu, apalagi yang tengah dikerjakan 31 korban adalah proyek strategis.
Bahkan Neta menilai, yang terjadi di Yigi tersebut adalah kasus pembantaian dimana dalam dua hari, Sabtu dan Minggu, 31 pekerja terbiarkan terbunuh. Selain itu, 15 pekerja lainnya dijadikan KKSB sandera dan 15 orang mereka bebaskan.
”Kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua,” jelas Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritalima.com, Rabu (5/12).
Menurut Neta, lemahnya koordinasi sangat jelas terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan daerah Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri mengatakan daerah aman.
”Ini jelas membuat publik bingung. Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal? Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf dan harus segera mencopot Kapolda Papua,” tambah Neta.
Selain itu, IPW juga mendesak Kapolda Papua segera menjelaskan secara transparan, apa sesungguhnya yang terjadi di Distrik Yigi? Kenapa 31 pekerja bisa tertembak, dan bagaimana kronologisnya?
Melihat apa yg terjadi di Yigi itu, lanjut Neta, adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua dan itu merupakan kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua sebagai pihak yg bertanggung jawab dalam bidang keamanan di propinsi paling timur Indonesia.
Kasus pembantaian di Yigi ini, kata Neta, juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia. Kasus ini sebuah gambaran betapa lemah dan tak berdayanya Kapolda Papua dalam membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal.
Ironisnya, aksi penyerangan tiga hari berturut turut itu terbiarkan. Sabtu dan Minggu kelompok bersenjata membantai pekerja. Lalu Seninnya kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan membunuh satu TNI. Di mana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian?”
”Melihat kenyataan ini strategi dan kinerja Kapolda Papua patut dipertanyakan, apalagi jika mengingat di era Kapolda-Kapolda sebelumnya kasus pembantaian seperti ini tdk pernah terjadi,” ungkap Ketua Presidium ICW tersebut.
Karena itu, IPW berharap kasus ini segera diungkap dan pelakunya harus segera ditangkap untuk diproses hukum. IPW juga berharap, Presiden Jokowi tidak sekadar menggagas proyek ambisius Trans Papua tapi juga bisa menjamin nasib para pekerjanya hingga tidak dibantai secara sadis seperti di Yigi. (akhir)
