BANYUWANGI,Beritalima.com – Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan irigasi (plengsengan) yang dibiayai APBD Banyuwangi terus bergulir. Setelah ditemukannya indikasi penggunaan pasir leboh yang diduga tidak sesuai standar dan papan nama proyek yang belum dipasang, kini desakan keras datang dari Ketua Perkumpulan Pendopo Semar Nusantara, Uny Saputra.
Uny menilai bahwa temuan diwilayah Dusun Sumberjeruk Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Banyuwangi itu bukan persoalan kecil yang cukup diselesaikan dengan teguran biasa. Menurutnya, dugaan pelanggaran itu telah memenuhi unsur untuk dilakukan pemeriksaan mendalam dan pelaporan resmi terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Ini bukan hanya kesalahan teknis. Ketika material tidak sesuai spesifikasi, papan nama proyek tidak dipasang, dan pemerintah desa tidak menerima pemberitahuan, maka ada dugaan kuat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran,” tegas Uny.
Ia mendesak dinas terkait untuk segera turun ke lapangan dan melakukan uji kualitas material, pemeriksaan administrasi, serta verifikasi progres pekerjaan. Menurutnya, pembiaran atas masalah seperti ini justru berpotensi menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.
“Dinas harus bergerak cepat. Tidak boleh menunggu. Jika memang ada indikasi pelanggaran, harus dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum agar tidak menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lain,” ucapnya.
Uny juga menegaskan bahwa kewajiban transparansi seperti pemasangan papan nama proyek dan pemberitahuan kepada pemerintah desa bukan formalitas belaka, tetapi bagian dari mekanisme hukum yang wajib dipatuhi kontraktor.
“Ketika aturan mendasar saja tidak dijalankan, itu sudah cukup menjadi dasar untuk melakukan penindakan. Ini bukan proyek pribadi, ini proyek negara yang menggunakan uang rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya, sebagai bagian dari masyarakat sipil, siap mengawal proses investigasi jika dinas terkait membuka ruang untuk audit lapangan.
“Kami mendesak agar temuan ini dilaporkan secara resmi. Jangan menunggu kerusakan bertambah dan rakyat yang jadi korban,” pungkasnya.
Dengan sorotan publik yang kian menguat, masyarakat kini menantikan langkah cepat dari Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara.(Ron//B5)
