Ketua Umum GNPK RI Pimpin Langsung Pelantikan Ketua Wilayah di Jawa Timur

  • Whatsapp
Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi utomo
Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi utomo

Kota Batu, beritalima.com |Beberapa Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) di Jawa Timur pada masa bhakti 2022- 2027 dilakukan pelantikan, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Ketua Umum GNPK RI Kabupaten Ngawi. Yang dihadiri langsung oleh ketua umum H M Basri Budi Utomo di Hotel Asida Kota Batu Rabu (27/10/2022).

Foto Istimewa : Ketua Umum GNPK RI Pusat dan Ketua GNPK RI Jatim dan Daerah Foto Bersama
Foto Istimewa : Ketua Umum GNPK RI Pusat dan Ketua GNPK RI Jatim dan Daerah Foto Bersama

“GNPK RI sudah tersebar di 26 Propinsi dari 36 Propinsi di Indonesia dan sudah punya SK resmi dari pusat, targetnya segera buat gebrakan dalam membantu pencegahan korupsi di daerah masing masing,” kata H M Basri Budi Utomo Ketua Umum GNPK RI kepada wartawan.

Bacaan Lainnya

Selain itu juga, Basri akan memberikan briefing khusus kepada para pimpinan GNPK RI di daerah agar nantinya bisa melakukan fungsi kontrol pengawasan dan pencegahan korupsi di wilayahnya.

“Kami akan membekali pimpinan wilayah data data terkait anggaran per daerah maupun pusat, termasuk masing – masing SKPD. Untuk proyek, tender maupun penunjukan langsung, GNPK RI punya datanya,” ungkapnya.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua GNPK RI Jawa Timur dihadapan ketua wilayah yang baru saja dilantik, dengan tegas menyampaikan agar para pimpinan wilayah langsung bergerak dan koordinasi dengan Kepala Daerah di wilayahnya untuk melakukan pencegahan korupsi.

” Untuk itu jika ada anggota GNPK RI yang melanggar atau menabrak anggaran dasar ketika bertugas, saya akan tindak tegas, bila perlu saya akan laporkan ke penegak hukum jika ada yang bermain main menerima suap,” tegasnya.

Dan saat ini imbuh Suryo, pelantikan sudah terlaksana nantinya pimpinan wilayah bisa kerjasama dengan kepala daerah untuk sosialisasi tentang pencegahan korupsi, dan membuat program atau agenda agenda dengan kepala daerah.

“Yang pasti pimpinan wilayah bisa bersinergi dengan kepala daerah untuk melakukan pencegahan korupsi,” imbuhnya.

Redaktur : Santoso 

 

beritalima.com beritalima.com

Pos terkait