TERNATE, Beritalima.com – Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi (PKC PMII) Maluku Utara, Yuhlif Assagaf angkat bicara terkait dengan tuduhan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto.
Yuhlif menilai tuduhan itu tidak memiliki dasar dan mendiskreditkan aksi yang digelar semata-mata karena mahasiswa dan para pendemo haknya dikebiri lewat UU Ciptaker.
“Sebagai Organisasi Kepemudaan (OKP) PKC PMII Malut dengan tegas menolak Omnibuslaw,” sebut Ulif sapaan akrabnya, Senin (12/10/2020) melalui press release yang diterima media ini.
Tuduhan tersebut, lanjut Yuhlif mengenai adanya pihak-pihak tertentu dibalik demo UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) oleh banyaknya elemen mahasiswa dan masyarakat dinilai mendiskreditkan aksi-aksi yang mengecam pengesahan UU tersebut .
“Kami meminta Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memikirkan solusi perekonomian di tengah Pendemi Covid-19, bukan menanggapi aksi mahasiswa atas mosi tidak percaya kepada negara acara disahkannya Undang-undang Omnibuslaw ini,” tegasnya
Yuhlif menambahkan, Statemen Menko Perekonomian sangat berbahaya jika tidak menyebutkan secara spesifik, organisasi mana yang dibayar.
“Karena kami PMII Se-Indonesia juga terlibat aksi serentak. Kami pasti anggap ini fitnah jika mengarah ke organisasi kami. Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian rasanya kurang pantas bicara ini. Kenapa tidak fokus saja bicara pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19,” bantah Ulif seraya meminta Menko Airlangga fokus pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19.
“Kami ingatkan, gerakan moral mahasiswa sangat sulit ditunggangi, karena lahir dari situasi dan keadaan negara. Apalagi Undang-undang Omnibuslaw ini terjadi penolakan dimana-mana,” tandasnya. [ Ilham M. Mansur ]
