KOTA BATU, beritalima.com | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut perkembangan teknologi, masuknya era revolusi industri 4.0 dan kemajuan dunia global ke depan mendorong adanya pergeseran ketenagakerjaan.
Untuk itu, dibutuhkan adanya reskilling sumber daya manusia dengan memperhatikan kebutuhan dunia kerja di masa mendatang.
“Berdasarkan data The World Economic Forum terjadi beberapa asumsi kemungkinan pergeseran dunia kerja. The World Economic Forum memprediksi di tahun 2022 dunia kerja yang menggunakan mesin kemungkinan berada di kisaran 48%. Berarti yang menggunakan tenaga manusia sebesar 52%,” kata Khofifah.
Penjelasan itu disampaikannya saat memberi pengarahan pada Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur di Hotel Singhasari Kota Batu, Rabu (30/10).
“Keadaan tersebut akan berbanding terbalik di tahun 2025 yang menggunakan mesin sudah mencapai 52%. Sementara skill yang menggunakan padat karya itu mencapai 48%,” ujar Khofifah.
Melihat hal tersebut, Khofifah menyampaikan dibutuhkan langkah antisipatif yang harus dilakukan semua lini, utamanya pemerintah dan dunia perguruan tinggi. Khofifah mendorong kepada perguruan tinggi untuk ikut memperkuat sekaligus mengidentifikasi skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha maupun dunia industri.
Khusus di perguruan tinggi, sebut Gubernur Khofifah, menjadi bagian penting untuk memetakan skill apa yang mengalami pertumbuhan, serta apa yang mengalami penurunan.
Berdasarkan World Economic Forum, skill yang mengalami pertumbuhan di tahun 2025 adalah pemikiran analitis dan inovasi, pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran. Selain itu juga desain teknologi dan pemrograman, serta skill berpikir kritis dan analisis.
Di sisi lain skill pemecahan masalah yang kompleks, kepemimpinan dan pengaruh sosial, kecerdasan emosional, penalaran, pemecahan masalah dan ideasi, dan sistem analisis dan evaluasi juga akan menjadj kebutuhan di dunia kerja di masa tersebut.
Sedangkan skill yang mengalami declining meliputi ketangkasan manual, daya tahan dan presisi, Memori, kemampuan verbal, pendengaran dan spasial. Serta manajemen sumber daya keuangan, material instalasi dan pemeliharaan teknologi, membaca, menulis, matematika, dan mendengarkan secara aktif.
“Kami bersyukur strong patnership antara Pemprov Jatim dan perguruan tinggi bisa terus memperkuat. Dan kami ingin agar bisa dibantu mengidentifikasi skill apa saja yang sedang tumbuh (growing) atau skill yang sedang turun (declining) akan terkonfirmasi,” ungkapnya.
Pemprov Jawa Timur sendiri, juga turut melakukan antisipasi menyikapi pergeseran ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 ini. Dimana Pemprov Jawa Timur menyiapkan program Millenial Job Center. Yang ekosistemnya dibangun meliputi talent, klien, dan mentor.
“Format itulah yang akan terus kita kembangkan, sehingga link and match antara pencari kerja dengan kebutuhan kerja betul-betul nyambung,” jelasnya.
Dalam raker perguruan tinggi tersebut, Gubernur Khofifah juga mendiskusikan pengembangan SMK yang waktu tempuhnya empat tahun. Khofifah ingin siswa tersebut bisa mendapatkan dua ijazah yaitu ijazah SMK dan D1.
“Termasuk SMA dual track. Kita ingin agar mereka selain dapat ijazah SMA atau SMK juga dapat ijazah D1,” pungkas Khofifah.
Ajak Perguruan Tinggi Dongkrak IPM Jawa Timur
Di hadapan para rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Jatim, Gubernur Khofifah mengajak kepada perguruan tinggi untuk membantu Pemprov Jatim untuk menggenjot sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur.
“Hari ini Jatim memiliki pekerjaan rumah untuk bisa mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim,” ungkapnya.
Khofifah menyatakan, bahwa hari ini Pemprov Jatim membuat surat yang ditujukan kepada bupati/walikota yang memiliki harapan untuk membangun komitmen bersama dalam menggenjot IPM di Jatim dengan menyisir kejar paket B dan C. Kondisi ini tidak bisa ditawar lagi bahwa SDM harus unggul dan berkualitas.
Pada Raker tersebut, Khofifah menegaskan, bahwa IPM di Jatim saat ini masih terendah se Jawa dan menduduki posisi ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang harus segera dilakukan adalah membangun komitmen bersama dengan kabupaten/kota serta support perguruan tinggi. Caranya, dengan mengoptimalkan anggaran yang digunakan untuk program Kejar Paket B dan C sementara perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata mahasiswanya.
“Kabupaten/kota kami harapkan memberikan kejar Paket B dan Paket C agar mampu mendongkrak IPM di Jatim,” tegasnya.
Rendahnya IPM ini, sebut Khofifah, akan turut mempengaruhi kualitas SDM di Jatim. Berbagai instansi dilibatkan untuk merumuskan berbagai kebijakan secara bersama, mulai dari BPS, Bappenas dan beberapa tenaga ahli untuk mencari formula dan mengintervensi dengan tingkat presisi yang signifikan.
Langkah awalnya, Gubernur Khofifah akan memprioritaskan pada sektor pendidikan. Permasalahannya saat ini di Jatim rata rata lama sekolah masih 7.34 tahun, yakni setara SMP kelas dua semester satu mengalami drop out.
“Kami berharap ada bapak atau ibu asuh dari perguruan tinggi negeri dan swasta baik umum maupun agama untuk melakukan pendampingan, khususnya melalui kuliah kerja nyata,” jelasnya.
