SURABAYA, Beritalima.com |
Keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Heru Tjahjono sebagai pelaksana harian (Plh) sekdaprov Jatim menuai kritik dari Fraksi Gerindra DPRD provinsi Jatim. Menurut mereka, penunjukan tersebut tidak elok, mengingat 1 April mendatang Heru sudah memasuki masa pensiun.
Anggota Fraksi Gerindra Aufa Zafiri mengatakan, mestinya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mencari calon sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) Jatim. Sebab proses seleksi membuka peluang kepada siapa pun yang memiliki kapasitas untuk menduduki posisi strategis itu.
“Secara aturan penunjukan Plh memang tidak menyalahi. Tetapi, secara moral ini kurang bagus. Apalagi untuk regenerasi. Jangan sampai ada anggapan gubernur kurang berhasil dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara,” terang Anggota komisi B ini.
Aufa juga menilai jabatan Plh untuk posisi sekdaprov terlihat kurang sempurna bagi sebuah pemerintahan provinsi sebesar Jatim. Terlebih banyak sekali program kerakyatan yang harus di kawal serius dalam provinsi dengan APBD Rp33 triliun lebih ini.
Karena itu Aufa mengusulkan agar Gubernur Khofifah segera membentuk pansel calon sekdaprov definitif. Paling lama sebelum pembahasan APBD Perubahan 2021. Agar jalannya roda Administrasi serta peningkatan kinerja seluruh ASN dalam menjalankan program-program Gubernur-Wakil Gubernur sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Saya yakin banyak orang-orang yang berkompeten bersedia mengikuti seleksi calon sekdaprov Jatim baru,” kata kandidat wali kota Malang ini.
Lebih jauh Aufa mengingatkan agar Gubernur Khofifah segera melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi Jatim. Sebab, saat ini masih ada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jatim yang kosong.
“DPRD sudah berulang kali menyarankan agar kekosongan 17 Kepala OPD sejak 2020 lalu segera di isi,” pungkasnya. (yul)
