SURABAYA, beritalima.com | Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara, tentang seringnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini bepergian ke luar negeri.
Menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019 di Grand City, Jumat (22/11/2019) Khofifah meragukan kunjungan ke mancanegara itu, tanpa menguras anggaran pemerintah.
“Berdasarkan surat yang masuk ke Gubernur Jatim, rata-rata menggunakan APBD. Jadi kalau betul dibiayai dari pengundang, berarti double budget (anggaran ganda) atau suratnya salah ketik,” ujarnya.
Ketika ada kepala daerah yang izin ke luar negeri, di setiap surat yang dikirim tercantum tujuan dan siapa yang membiayai. Namun, rata-rata kepala daerah menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Khofifah menyatakan, boleh dicek surat izin ke luar negerinya, karena surat ini sampai ke Kemendagri (kementerian dalam negeri).
“Kalau diundang dan dibiaya pengundang itu biasa. Jika dibiayai pengundang, tetapi juga menggunakan APBD, saya takut dobel budget,” ujarnya.
Selama tahun 2019 ini aktivitas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, melakukan kunjungan ke luar negeri ada sembilan kali.
Risma, sering menyatakan kepergiannya ke luar negeri tidak dibiayai APBD. Pernyataan Risma tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Khofifah.
Dalam waktu dekat Risma kembali akan berangkat ke Turki. Tujuannya, memenuhi undangan Partai Pembangunan dan Keadilan untuk memperingati Hari Hak Perempuan.
Dalam surat itu, biayanya menggunakan APBD. Dari berita di media, katanya tidak memakai APBD.
Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyatakan, agenda kunjungan kerja Wali Kota Surabaya keluar negeri tidak menggunakan APBD. Sebab, mayoritas pembiayaan atau akomodasinya selama perjalanan ke luar negeri itu ditanggung oleh pengundang.
Bahkan, tak jarang pula akomodasi itu ditanggung oleh The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac), karena Risma juga menjabat Presiden UCLG Aspac.
“Memang selama 2019 inu Rusma ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” kata Febri.
Dari sembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang, sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.
Disebutkan, misalnya, agenda pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Biaya ke Amerika Serikat tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya.
Febri menyebut, Tri Rismaharini juga sering ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Presiden UCLG Aspac. Seperti pada 21-24 Mei 2019 di Yi Wu Tiongkok, 4-7 September di Makati Filipina, 24-25 September di New York dan pada 15-18 Oktober di Cologne, Jerman.
Semua kunjungan itu, kata Febri, tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali. Semua biaya ditanggung pengundang. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk Surabaya, Bu Risma diundang dan memberikan paparan atau sebagai pembicara.
“Jadi, Bu Risma bukan sekadar diundang untuk menghadiri atau hanya ceremonial belaka,” ujar Kabag Humas yang sejak bulan Oktober lalu dijabat FebrI, menggantikan M Fikser yang sekarang nenjadi Kadis Kominfo. (yn)
