SURABAYA, beritalima.com|
Anggaran Penanganan Covid 19 Di RS Milik Pemprov Hanya Terserap 10 Persen, PAN Jatim Minta Dialihkan Untuk Sektor UMKM
Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 di rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur hanya terserap rata-rata sepuluh persen sampai dengan pertengahan tahun 2022.
Karena itu, Pemprov Jatim diminta untuk mengalihkan alokasi anggaran tersebut untuk membangkitkan sektor UMKM yang masih terpuruk akibat pandemi.
Rendahnya serapan anggaran itu terungkap saat komisi C DPRD Jawa Timur melakukan hearing dengan sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur.
“Setelah kami hearing dengan dinas Kesehatan dan di belakangnya banyak direktur rumah sakit provinsi, diantaranya RSUD Dr Soetomo, RSUD Haji, RS Jiwa Menur, RSUD Saiful Anwar dan RSUD dr Soedono Madiun itu begitu laporan yang kami terima sangat membangggakan justru disini belanja tidak terduga yang disiapkan untuk Covid-19 tidak lebih dari 10 persen terserap,” terang anggota komisi C DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi.
Khulaim menuturkan, dari hasil diskusi tersebut, dia optimis sampai dengan akhir tahun 2022, anggaran tak terduga yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di rumah sakit tersebut maksimal hanya terserap 10 persen.
“Mungkin dari beberapa rumah sakit tersebut hanya RSUD Dr Soetomo saja yang penyerapannya diatas 10 persen karena memang menjadi rujukan bagi masyarakat,” sambungnya.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Sidoarjo itu menilai kabar tersebut sangat menggembirakan bagi masyarakat Jatim. Menurut dia, dengan rendahnya warga yang dirawat akibat Covid-19 itu menunjukan kalau kekebalan komunal atau herd imunity di masyarakat Jawa Timur sudah terbentuk.
Untuk itu, Pemprov Jatim bisa mengalihkan anggaran BTT Covid 19 baik di PAK 2022 maupun APBD 2023 untuk kebangkitan sektor UMKM yang masih terpuruk di Jatim.
“Dengan laporan rumah sakit yang menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk itu sangat tidak dibutuhkan ini membuktikan bahwa itu bener-bener turun. Ini kita harapkan untuk PAK nanti kita kurangi dan tidak ditambah lagi bisa digunakan untuk kebutuhan lain untuk membangkitkan sektor UMKM,” lanjutnya.
Politisi PAN Jatim itu menilai, anggaran penanganan Covid-19 Pemprov Jatim harus dirombak total, sehingga pemulihan ekonomi di Jatim bisa berjalan cepat dan maksimal.
“Mungkin kita kurangi dan tinggal 20 persen lah,” pungkasnya.
Sementara itu menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 2,3 triliun. Jumlah itu disebut setara dengan 6,8 persen dari total APBD Jawa Timur 2020 sebesar Rp 35 triliun.
Sementara, pada tahun 2021, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Covid-19 lewat Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Jatim mencapai Rp 1 triliun. Sementara, pada APBD 2022, anggaran Kesehatan di Jatim mencapai Rp Rp 4,903 triliun (16,65 persen). Jumlah itu termasuk dalam BTT penangan Covid 19 di sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jatim.(Yul)
